Jaksa Kantongi Calon Tersangka Proyek Talud Patedong dan PNPM Badas

oleh -20 views
Kajari Sumbawa Paryono SH MH saat jumpa pers di ruang kerjanya, Jumat (9/3)

SUMBAWA BESAR, SR (09/03/2018)

Selain kasus dugaan penyimpangan proyek tanah urug Pasar Brang Bara, Kejaksaan Negeri Sumbawa juga menaikkan status penanganan dua kasus lainnya ke tahap penyidikan. Adalah proyek talud di Dusun Patedong, Desa Sebotok, Pulau Moyo dan PNPM Kecamatan Badas. “Jadi dari hasil ekspos tadi, ada tiga kasus yang kami naikkan penanganannya dari penyelidikan ke penyidikan, yaitu Tanah Urug, PNPM Badas dan Talud Patedong Sebotok,” kata Kajari Sumbawa, Paryono SH MH dalam jumpa pers di ruang kerjanya, Jumat (9/3) sore.

DPRD

Untuk proyek Talud Patedong, Kajari menilai pengerjaannya asal-asalan dan tidak selesai tepat waktu dan sampai sekarang belum selesai. Banyak yang tidak sesuai RAB. Misalnya, seharusnya menggunakan batu kali namun yang digunakan batu karang. Bronjong talut juga demikian tidak sesuai spek. Karenanya sangat jelas ada perbuatan melawan hukum dalam proyek ini. “Hasil ekspos kami simpulkan kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar Kajari.

Untuk diketahui proyek pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas dilaksanakan pada 2017 lalu. Anggaran pembangunannya menggunakan APBD senilai Rp 186 juta. Panjang Taludnya mencapai 112 meter.

Disinggung mengenai adanya tersangka, Kajari mengaku belum menetapkannya. Meski demikian calonnya sudah ada dan jumlahnya lebih dari satu orang. Demikian dengan kasus PNPM Badas. Calon tersangkanya juga ada. “Kami sudah kantongi calon tersangka. Kami masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk menetapkannya sebagai tersangka,” imbuhnya.

Baca Juga  Rangkul Warga Delod Berawah, Kodim Jembrana Gelar Pra TMMD

Di bagian lain, Kajari Paryono juga menyebutkan ada satu kasus yang tengah didalami dan dibahas dalam ekspos yang digelar Jumat (9/3) tadi sore. Yakni ADD Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk. Penyelidikan kasus ini masih didalami untuk mendapatkan besarnya kerugian negara. Tentunya akan berkoordinasi dengan BPKP guna dilakukan audit investigasi. (JEN/SR)

DPRD DPRD