Ada Unsur Korupsi di Proyek Tanah Urug Pasar Brangbara

oleh -15 views
Kajari Sumbawa, Paryono SH MH

SUMBAWA BESAR, SR (09/03/2018)

Kejaksaan Negeri Sumbawa memutuskan untuk menaikkan status penanganan dugaan penyimpangan proyek tanah urug Pasar Brang Bara dari penyelidikan ke penyidikan. Pasalnya pihak kejaksaan menyimpulkan hasil penyelidikan bahwa ada unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam proyek senilai Rp 197 juta yang dialokasikan melalui APBD Sumbawa Tahun 2017. Ditingkatkannya penanganan kasus ini diungkapkan Kajari Sumbawa, Paryono SH MH usai menggelar ekspos sejumlah perkara kepada SAMAWAREA di ruang kerjanya, Jumat (9/3).

Sebelum menetapkan kasus Tanah Urug Pasar Brang Bara ke tahap penyidikan, kata Kajari, tim jaksa melakukan ekspos. Dari ekspos ini, pihaknya telah mengantongi dua alat bukti yang mengindikasikan ada perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsure-unsur tindak pidana korupsi. Bagaimana dengan kerugian negara ? Kajari mengaku memang tidak ada karena anggaran untuk proyek tersebut tidak dibayarkan kepada rekanan. Namun dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas Kajari, tindak pidana korupsi itu tidak harus ada kerugian negara. Tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika dalam proses perencanaan, administrasi maupun pelaksanaannya terindikasi menyimpang. Dari proyek tanah urug ini terungkap terjadi gonta ganti kontrak, administrasinya kacau, tanpa perencana namun tiba-tiba ada pelaksanaan. Selain itu dalam pelaksanaan, tidak ada konsultan pengawas. “Sepertinya fiktif-fiktif saja, kayak proyek main-main,” tukas Kajari.

Baca Juga  Hutan Sumbawa Dijarah, Bupati Marah Besar

Kantongi Calon Tersangka

Kajari mengaku sudah mengantongi calon tersangka, namun enggan untuk mengungkapkannya. Meski demikian Kajari memberikan sedikit isyarat dari kalangan mana calon tersangkanya. Ini terlihat dari penggunaan pasal 9  UU No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor. Pasal 9 tersebut berbunyi pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Untuk diketahui, sebelumnya proyek tanah urugan Pasar Brang Bara ini dikerjakan CV. Khalifah dengan nilai Rp 197 juta yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sumbawa. Namun dalam pengerjaannya diduga bermasalah karena terindikasi adanya perbuatan melawan hukum. Ini salah satu alasan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Sumbawa menolak permintaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Namun dalam rapat evaluasi yang digelar TP4D beberapa waktu lalu menyebutkan hasil ujilab material yang digunakan dalam pengurugan Pasar Brangbara sudah sesuai. Persoalannya hanya kurang padat, sehingga lantai pasar tersebut dikhawatirkan tidak bertahan lama. Meski demikian pembangunan konstruksi Pasar Brangbara tidak berpengaruh terhadap tanah urugan tersebut. Sebab konstruksinya memiliki kekuatan karena didukung dengan ketebalan dan kedalaman pondasi di samping material yang ada. Tanah urugan itu harus dipadatkan. Untuk pemadatan ini sudah menjadi tanggung jawab PT Tiba Papua—pelaksana proyek konstruksi Pasar Brangbara tanpa adanya tambahan waktu dan biaya. Namun belakangan Ahmad selaku pemilik modal tanah urug mengancam akan membongkar lantai Pasar Brang Bara, sebab sampai sekarang PPK dan KPA menolak membayar hasil pengerjaan proyek tanah urug tersebut karena dianggap bermasalah. Anehnya meski tidak dibayar, tanah urug itu dimanfaatkan sebagai tempat berdirinya lantai pasar. (JEN/SR)

iklan bapenda