Ini Juknis BOS 2018 (3)

oleh -15 views

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN PROGRAM SUB BAGIAN TUGAS PERBANTUAN DIKBUD KABUPATEN SUMBAWA

Permendukbud Nomor 1 Tahun 2018

SUMBAWA BESAR, SR (08/03/2018)

Akibat peralihan kewenangan pengelolaan sekolah pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus (SDLB/SMPLB/SMALB/SLB) dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi, Tim BOS Provinsi memiliki tugas lain:

  1. a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. b. memonitor perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online; c. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan akurasinya, kemudian meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;
  2. d. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah; e. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS; f. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS dari sekolah, baik yang disampaikan secara offline maupun online;
  3. g. Menegur dan memerintahkan sekolah yang belum membuat laporan; h. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah untuk disampaikan ke Tim BOS Pusat; i. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim BOS Provinsi:

  1. a. Dilarang menggunakan BOS yang telah ditransfer dari RKUN ke RKUD untuk membiayai kegiatan diluar kegiatan BOS; b. dilarang dengan sengaja melakukan penundaan pencairan BOS ke sekolah, kecuali dalam rangka pemberian sanksi kepada sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BOS;
  2. c. Dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim BOS Kabupaten/Kota/Sekolah; d. dilarang melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan BOS; e. Dilarang mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS; f. Dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang.
  3. Tim BOS Kabupaten/Kota
  4. Struktur Keanggotaan
Baca Juga  Dekan dan Mahasiswa UTS ke KMUTT Bangkok Perkuat Kerjasama

Bupati/walikota membentuk Tim BOS Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:  Tim Pengarah : Bupati/Walikota. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. Tim Pelaksana (dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota). 1) Tim Pelaksana SD; 2) Tim Pelaksana SMP; 3) Penanggung jawab data SD; 4) Penanggung jawab data SMP.

Koordinasi antar tim pelaksana BOS secara internal dan eksternal dinas pendidikan kabupaten/kota ada di bawah kendali Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Struktur Tim BOS Kabupaten/Kota di atas dapat disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS dan struktur kedinasan di kabupaten/kota.

  1. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten/Kota

Tugas dan tanggung jawab Tim BOS Kabupaten/Kota meliputi: a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

  1. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara online; c. memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan akurasinya. Selanjutnya meminta sekolahuntuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;
  2. memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat/kriteria agar memperoleh alokasi BOS minimal; e. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten/Kota menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
  3. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah; g. mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/Kota untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS Kabupaten/Kota;
  4. melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS; i. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online;
  5. menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan; k. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
  6. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota; dan/atau m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS.
Baca Juga  20 Guru Jadi Kepsek, 4 Kepsek Jadi Guru Biasa

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Kabupaten/Kota dilarang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

  1. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;b. melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan BOS; c. mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadapketentuan penggunaan BOS; dan d. bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang. (Bersambung)
DPRD DPRD