Ini Juknis BOS 2018 (2)

oleh -16 views

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN PROGRAM SUB BAGIAN TUGAS PERBANTUAN DIKBUD KABUPATEN SUMBAWA

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018

DPRD

SUMBAWA BESAR, SR (07/03/2018)

Tim BOS Pusat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Tim BOS Pusat, yang terdiri atas:

Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri atas unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Keuangan; dan Kementerian Dalam Negeri.

Penanggung Jawab Umum

Ketua : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggota : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); Selanjutnya Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian

Keuangan

Penanggungjawab Program BOS. Ketua : Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggota: Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Selanjutnya Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktur Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan. Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan, Kementerian Dalam Negeri. Direktur Pendidikan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kemudian Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca Juga  SKK Migas-Jabanusa Gelar Kuliah Umum Berkualitas di UTS

Tim Pelaksana Program BOS

Tim Pelaksana SD; Tim Pelaksana SMP; Tim Pelaksana SMA; Tim Pelaksana SMK; Tim Pelaksana PKLK; Tim Dapodik Pendidikan Dasar dan Menengah; dan Unit Publikasi/Humas.

  1. Tim BOS Provinsi
  2. Struktur Keanggotaan. Gubernur membentuk Tim BOS Provinsi dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:

Tim Pengarah : Gubernur. Penanggung Jawab, Ketua: Sekretaris Daerah Provinsi. Anggota : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kepala Dinas/Badan/Biro Pengelola Keuangan Daerah. Tim Pelaksana Program BOS. Tim Pelaksana SD dan SMP; Tim Pelaksana SMA; Tim Pelaksana SMK; Tim Pelaksana SDLB/SMPLB/SMALB/SLB. Sekretariat.

Penanggung Jawab Data: Penanggung Jawab Data BOS SD/SMP. Penanggung Jawab Data BOS SMA. Penanggung Jawab Data BOS SMK. Penanggung Jawab Data BOS SDLB/SMPLB/SMALB/SLB dan Unit Publikasi/Humas (dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi).

Koordinasi antar tim pelaksana BOS secara internal dan eksternal dinas pendidikan provinsi ada di bawah kendali Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi. Struktur Tim BOS Provinsi di atas dapat disesuaikan pada daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS dan struktur kedinasan di provinsi.

  1. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Provinsi. Tugas dan tanggung jawab Tim BOS Provinsi meliputi mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan alokasi BOS untuk semua jenjang yang ditetapkan dari pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga penyalur BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban para pihak;
Baca Juga  English & Mathematics Festival 2020 Diikuti 256 Pelajar

Kemudian melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota. Melakukan kompilasi data jumlah peserta didik di tiap sekolah dari data yang diberikan oleh Tim Dapodik. Mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara provinsi dengan sekolah yang dilampiri dengan alokasi BOS tiap sekolah berdasarkan Dapodik. Kepala dinas pendidikan provinsi sebagai penanggung jawab Tim BOS Provinsi menandatangani NPH atas nama gubernur.

Selanjutnya melakukan pencairan dan penyaluran BOS ke sekolah tepat waktu sesuai dengan jumlah peserta didik di tiap sekolah. Menyampaikan laporan pencairan tiap triwulan kepada Tim BOS Pusat yang terdiri atas soft copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), soft copy rincian dana per jenjang tiap kabupaten/kota, dan soft copy data pencairan tiap sekolah. Meminta lembaga penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke laman BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara online. Memonitor laporan penyaluran BOS dari lembaga penyalur ke sekolah yang dikirim ke laman BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melakukan monitoring dan evaluas pelaksanaan program BOS di sekolah;

Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS. Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota. Mengupayakan penambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk operasional sekolah dan operasional Tim BOS Provinsi; dan membuat dan menyampaikan laporan rekapitulasi pencairan dan penggunaan dana ke Tim BOS Pusat.(Bersambung)

DPRD DPRD