Gaji Dipotong, Seratusan ‘Pasukan Kuning’ Mengeluh

oleh -4 views
Ilustrasi

SUMBAWA BESAR, SR (07/03/2018)

Sebanyak 141 tenaga kontrak di Unit Persampahan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa mengeluh. Pasalnya, gaji yang diterima tenaga kontrak yang lebih dikenal dengan sebutan Pasukan Kuning ini dipotong. Dari Rp 1,5 juta yang biasa diterima berkurang menjadi Rp 1,4 juta. Artinya terjadi pemotongan Rp 100 ribu per orang. Pemotongan ini hanya berlaku di Bulan Februari dan sudah berlangsung sejak 2017 lalu. Tentu pemotongan ini menjadi tanda tanya besar bagi petugas penyapu jalan dan pengangkut sampah ini.

DPRD

Salah seorang anggota Pasukan Kuning yang meminta namanya dirahasiakan, Selasa (6/3) kemarin, mengakui hal itu. Selama dia menjadi tenaga kontrak di UPT Persampahan sejak belasan tahun lalu, baru 2017 dan berlanjut tahun 2018 diberlakukan pemotongan gaji. Pemotongan itu berlaku hanya di Bulan Februari. Para petugas ini sempat protes kepada Kepala UPT Persampahan terkait dengan pemotongan tersebut. Mereka mendapat jawaban jika itu sudah menjadi kebijakan DPKA—instansi yang mengelola keuangan daerah. Pemotongan tersebut dilakukan karena Bulan Februari hanya 28 hari dan dianggap daerah terjadi kekurangan 2 hari dari 30 hari kalender. Namun anehnya gaji mereka tidak ditambah ketika di kalender mencapai 31 hari atau terjadi kelebihan sehari. Seperti Bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober dan Desember. “Ada 7 bulan yang jumlah harinya 31, inikan ada kelebihan 1 hari yang seharusnya gaji kami ditambah, jika memang itu sistem perhitungannya. Saat jumlah hari di kalender 28 hari gaji kami dipotong 2 hari, tapi ketika terjadi kelebihan hari kenapa gaji kami tidak ditambah. Ini tidak adil,” sesalnya.

Baca Juga  TGB Usulkan Penetapan HPP Cabe dan Bawang kepada Presiden Jokowi

Belum lagi pemotongan ketika mereka tidak masuk kerja karena sakit dan halangan lainnya. Gaji mereka dipotong sesuai dengan jumlah hari tidak masuk. “Kalau yang ini tidak masalah bagi kami, tapi pemotongan karena jumlah hari dalam bulan itu yang menjadi tanda tanya. Ini bukan salah kami tapi salah kalender yang membatasi sampai 28 hari saja,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala UPT Persampahan BLH Sumbawa, Yul Khaidir mengakui adanya pemotongan gaji tersebut. Ini sudah menjadi kebijakan Pemda Sumbawa melalui DPKA. “Kami hanya mengikuti saja,” akunya.

Dia mengaku sempat diprotes para petugas pasukan kuning ini sehingga sempat mempertanyakan masalah tersebut sejak diberlakukan Tahun 2017 lalu. Jawabannya bahwa pasukan kuning itu berstatus tenaga kontrak harian yang digaji Rp 50 ribu per hari. Ketika dalam sebulan terjadi kekurangan hari, maka gaji mereka akan dikurangi sesuai dengan hari yang berkurang. Mereka terima gaji Rp 1,5 juta ketika masuk full selama 30 hari. Khusus Bulan Februari yang hanya 28 hari, konsekwensinya gaji mereka juga berkurang 2 hari, sehingga hanya menerima Rp 1,4 juta. Bagaimana ketika bulan itu jumlahnya 31 hari ? Yul—sapaan akrab pejabat ini juga mengaku sudah menanyakan persoalan tersebut ke DPKA. Sebab secara matematis, ketika terjadi kelebihan sehari maka harus dibayar Rp 50 ribu, sebab ketika terjadi kekurangan hari dalam kalender dilakukan pemotongan. Dari DPKA menjawab jika anggarannya sudah diplot sedemikian rupa, sehingga ketika terjadi kelebihan hari tidak bisa ditambah. “Saya juga bingung, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadinya sekarang saya tidak bertanya lagi ke DPKA, karena tahun lalu sudah mendapat penjelasan seperti itu,” demikian Yul. (JEN/SR)

 

DPRD DPRD