Tim Manajemen BOS Dikbud Latih Bendahara SMP Susun RKAS 

oleh -15 views

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN PROGRAM SUB BAGIAN TUGAS PERBANTUAN DIKBUD KABUPATEN SUMBAWA 

SUMBAWA BESAR, SR (02/03/2018)

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus transparan dan bertanggung jawab. Untuk mencapai hal itu, seluruh Bendahara SMP se-Kabupaten Sumbawa mengikuti pelatihan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) sekaligus sosialiasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS yang digelar Tim Menajemen BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa. Pada hari pertama kegiatan yang digelar selama 3 hari, 27 Februari—1 Maret 2018 ini dipusatkan di Aula SMPN 4 Sumbawa Besar.

Kasubag Tugas Pembantuan Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, M Husnul Alwan S.Ag menyampaikan bahwa kegiatan tersebut digelar di 3 lokasi yakni wilayah tengah Sumbawa yang terdiri dari bendahara SMP di Kecamatan Batulanteh, Orong Telu, Lunyuk, Sumbawa, Moyo Hulu, Moyo Hilir, Moyo Utara, dan Labuhan Badas. Hari kedua di wilayah Timur Sumbawa mulai dari SMP di Kecamatan Maronge hingga Kecamatan Tarano yang dipusatkan di SMP 1 Plampang. Selanjutnya wilayah Timur Sumbawa di Kecamatan Rhee hingga Kecamatan Alas Barat, yang kegiatannya dipusatkan di SMPN 1 Buer.

Disampaikan Ustad Alwan—sapaan akrabnya pejabat murah senyum ini, pembinaan terhadap Bendahara sekolah terkait dengan dana BOS ini, karena semakin lama pengelolaan dana tersebut ian transparan, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban juga harus transparan. Dalam pertanggungjawabannya, sudah menggunakan aplikasi yang cukup rumit, sehingga harus dilakukan praktek penerapan untuk memformulasi aplikasi tersebut sehingga anggaran BOS ini dapat dipertanggungjawabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga  Purnasiswa SMPN 1 Sumbawa, Kadis Dikbud: Tidak Ada Istilah “Sekolah Favorit”

Seperti diketahui jelas Alwan, dana BOS tahun 2017 tidak lagi hanya dilaporkan ke pemerintah pusat tetapi sejak tahun lalu harus dilaporkan ke APBD melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa. Karena sejak tahun 2017 itu dana BOS sudah dimasukkan dalam APBD.
Dijelaskan Ustadz Alwan, pada tahun pertama pengelolaan dan pertangguungjawaban dana BOS cukup rumit karena ada beberapa persoalan yang terjadi. Namu dia bersyukur karena dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu semua kelemahan dan kekurangan tahun-tahun sebelumnya akan diperbaiki pada tahun ini dan diharapkan tidak terulang lagi.

Disebutkan Alwan, ada beberapa kelemahan dalam pengelolaan dana BOS tahun lalu. Di antaranya banyak sekolah yang menganggarkan belanja modal tidak sesuai RKAS yang sudah ditetapkan sehingga kesulitan dalam membuat pertanggungjawabannya. “Kami harap pada tahun ini sekolah tidak lagi melakukan pembelanjaan di luar RKAS yang telah ditetapkan,” pintanya.

Selain itu dalam pengelolaan dana BOS ini ada sisa anggaran di masing-masing sekolah yang harus dialokasikan kembali pada tahun berikutnya. Dana sisa tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan sebelum ditetapkan kembali dalam RKAS. Dengan adanya pengelolaan Dana BOS yang lebih baik pada tahun 2018 ini, Alwan berharap Tahun 2019 mendatang tidak ada lagi permasalahan dalam tata kelola dana BOS.
Ditambahkan juga bahwa dengan berpedoman kepada Juknis BOS yang baru, Dana BOS diharapkan mengarah kepada kebaikan, seperti transparansi dana BOS, sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna.

Baca Juga  UN SMA di Sumbawa, 31 Tidak Lulus

Sebelumnya Kepala SMPN 4 Sumbawa, Drs Muhammad Nur menyampaikan pertemuan tersebut sangat penting dan strategis dalam upaya melancarkan tugas guru khususnya bendahara sekolah. Yang paling utama adalah melalui kegiatan sosialisasi Juknis BOS tersebut akan menyelamatkan guru dan sekolah dari hal-hal yang tidak baik.

Di bagian lain, Muhammad Nur menyampaikan apresiasi kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Sumbawa yang telah memberikan kepercayaan kepada SMPN 4 Sumbawa untuk menjadi tuan rumah tempat berlangsungnya sosialisasi BOS tersebut. “Kami berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat yang sangat baik dalam upaya pengelolaan dana BOS yang transparan dan bertanggungjawab,” ucapnya. (JEN/SR)

DPRD DPRD