Kapolres dan Kajari Minta Panwas Bersikap Adil, Netral dan Jujur

oleh -2 views

SUMBAWA BESAR, SR (28/02/2018)

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa dan 72 anggota Panwascam yang tersebar di 24 kecamatan menggelar rapat koordinasi. Rapat yang dilaksanakan di Hotel Sernu Raya, Rabu (28/2) tadi melibatkan Sentra Gakkumdu termasuk di dalamnya Kasat Reskrim Polres Sumbawa AKP Zaky Maghfur SIK dan Kasi Pidum Kejari Sumbawa, Feddy Hantyo Nugroho SH. Sesuai dengan tujuan Rakor yakni meningkatkan pemahaman jajaran pengawas pemilu, Panwaslu Kabupaten Sumbawa menghadirkan Kapolres dan Kajari Sumbawa

Dalam paparannya, Kapolres AKBP Yusuf Sutejo SIK MT menilai kegiatan tersebut sangat penting agar jajaran Panwas terutama di kecamatan mengetahui secara benar tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) selaku pengawas khusus pada momen Pilgub NTB yang telah memasuki masa kampanye. Dalam melakukan tugas pengawasan, Kapolres mengingatkan agar bersikap adil, mandiri dan tidak berpihak. Anggota Panwas yang direkrut melalui berbagai tahapan seleksi ini merupakan orang-orang pilihan karena kemampuan, loyalitas dan kejujurannya. Demikian dengan anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) juga harus bersikap netral dan professional dalam menangani setiap indikasi adanya pelanggaran pemilu. Ia meyakini Anggota Panwas dan Gakumdu bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. “Besar harapan kami agar kegiatan Rakor ini dapat berlangsung dengan baik dan membawa manfaat bagi Panwas hingga di tingkat kecamatan, maupun Anggota Sentra Gakkumdu.

Sementara Kajari Sumbawa, Paryono SH MH berpesan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi adalah hajat bersama. Karena itu Panwas diminta bekerja sesuai aturan dan menjaga nama baik daerah, sebab yang dipilih sekarang adalah pemimpin NTB yakni Gubernur dan Wakil Gubernur. “Ketika anda bekerja dengan baik dan benar sesuai Tupoksi dan aturan yang berlaku maka kinerja anda akan menjadi catatan dan citra positif bagi daerah serta contoh bagi Panwas di daerah lain,” ujarnya.

Baca Juga  Cegah Kampanye SARA, Doktor Zul Ajak Rawat Keberagaman

Seperti halnya Kapolres, Kajari juga mengingatkan anggota Panwas dan Gakkumdu untuk melaksanakan tugas secara professional, adil dan bersikap netral. “Kita harus berpegang pada sumpah janji untuk bekerja secara jujur dan adil. Serta mengacu pada aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Diungkapkan Kajari, sekarang sudah memasuki tahapan kampanye. Panwas harus responsive dan bersikap awas terhadap adanya indikasi pelanggaran Pilkada. Namun demikian, Panwas tidak asal proses setiap laporan yang masuk. “Jangan mentang-mentang kita bisa panggil pejabat lalu main proses saja sehingga menimbulkan kegaduhan. Kita pelajari dan kaji dulu. Kita manfaatkan masa tujuh hari yang diberikan aturan. Ketika ditemukan adanya pelanggaran harus dipilih dulu mana yang sengketa dan mana pelanggaran. Jadi Panwas harus jeli,” tukasnya.

Meski demikian Kajari percaya bahwa Panwas sudah memahami tupoksinya dan memahami aturan sehingga tetap berada di jalur hukum yang benar. “Semoga tidak ada kegaduhan, Pilkada berjalan sukses dalam suasana aman dan kondusif,” tandasnya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat S.IP dalam laporannya, mengatakan Rapat Koordinasi ini diikuti semua Panwas Kecamatan sebanyak 72 orang. Dalam rakor ini pihaknya melibatkan unsur di Sentra Gakkumdu agar para Panwascam bisa memahami aturan, dan kewenangannya. Syamsi—akrab ia disapa, menyadari tingkat pemahaman terhadap regulasi yang ada masih kurang. Dia berharap melalui Rakor ini pemahaman dan wawasan Panwascam terhadap aturan hukum semakin bertambah sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan selalu on the track.

Baca Juga  Jaksa Siap Eksekusi Oknum Anggota DPRD Sumbawa

Dalam kesempatan itu, Syamsi mengakui personilnya di lapangan terutama anggota Panwascam terbilang minim jika dibandingkan dengan luasnya jangkauan pengawasan. Meski demikian pihaknya terus berupaya untuk melaksanakan tugas secara maksimal. Dalam hal penanganan setiap laporan maupun hasil pengawasan, pihaknya memiliki Sentra Gakkumdu. Setiap indikasi pelanggaran pidana yang ditemukan Panwascam di lapangan harus dilaporkan ke Panwas Kabupaten dalam waktu 1×24 jam. Sebab pihaknya memiliki batas waktu 3 hari plus 2 hari untuk menyelesaikan sebuah pelanggaran. “Kita di sini sebagai seorang pengawas, harus betul-betul memahami apa yang menjadi aturan main. Karena itu sangat penting adanya Rakor ini bagi kita sehingga memahami betul bagaimana pola penerimaan setiap laporan, menangani perkara hingga memutuskan apakah masuk dalam pelanggaran atau sengketa Pilkada,” tandasnya.

Menurutnya apa yang disampaikan Kapolres dan Kajari harus ditanamkan di dalam jiwa para panwas sebagai pengetahuan melaksanakan tugas di lapangan bahwa harus bersikap adil, jujur dan netral. Tidak boleh ada kebijakan yang memihak kepada salah satu calon. Sebab lembaga ini adalah lembaga public yang selalu mendapat sorotan public. “Kita harus menahan diri dari godaan-godaan yang ditawarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang bisa mencoreng nama lembaga ini sebagaimana kasus yang terjadi di Garut, ketua KPU dan Ketua Panwasnya ditangkap karena ada persengkokolan dalam meloloskan salah satu paslon. Semoga tidak terjadi di daerah kita ini,” pungkasnya. (JEN/SR)

DPRD DPRD