Panwaslu Sumbawa Warning Paslon dan Tim Kampanye

oleh -3 views
Syamsi Hidayat, Ruslan dan Agusti--anggota Panwaslu Kabupaten Sumbawa

SUMBAWA BESAR, SR (26/02/2018)

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa member warning kepada semua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB maupun Tim Kampanyenya saat melakukan kampanye harus memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian. Jika tidak, maka kampanye tersebut dianggap sebagai kampanye liar. Pastinya Panwaslu akan menghentikan segala bentuk kampanye tersebut dengan melakukan koordinasi bersama kepolisian. “Segala bentuk kampanye mulai dari dialogis, tatap muka dan kampanye dalam bentuk lainnya harus memiliki STTP dari pihak kepolisian. Jika tidak ada STTP, kami berhak menghentikan segala bentuk kampanye itu,” tegas Ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsihidayat S.IP, Senin (26/2).

Keharusan dikantonginya STTP ini disampaikan Syamsi—sapaan akrab pejabat ramah ini, karena diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye. Dalam pasal 9 ayat 3 huruf b menyebutkan tim kampanye menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian dengan tembusan kepada KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten tentang kampanye. Artinya, pemberitahuan ijin kampanye yang ditembuskan kepada penyelenggara pemilu sebagai bentuk kepatuhan paslon dan tim kampanye terhadap aturan yang ada. Ini juga untuk mempermudah langkah pengawasan yang dilakukan Pengawas Pemilu guna meminimalisir segala bentuk potensi kecurangan dan persoalan lain di luar aturan yang ada. Seperti keributan antar pendukung paslon. Selanjutnya dalam kampanye, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye pasangan calon dilarang melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Baca Juga  Jaksa Eksekusi Massal Belasan Pejabat KSB

Selain itu, juga dilarang pada saat kampanye, mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik. Dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik. Dilarang mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum, mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Larangan lainnya, adalah merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya serta melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB di bagi dalam dua zona. Di antaranya Zona Pulau Lombok dan Zona Pulau Sumbawa.

Selanjutnya dalam kegiatan kampanye yang diikuti oleh pejabat negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 63 PKPU No. 4 Tahun 2017 dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati harus mendapat ijin cuti kampanye dari Gubernur dan untuk Anggota DPRD Kabupaten ijin kampanye dikeluarkan Ketua DPRD Kabupaten, sedangkan surat ijin cuti kampanye disampaikan ke KPU Kabupaten paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye. “Ini sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kami selaku Panwas untuk mengingatkan paslon dan tim kampanye untuk sama-sama menjalankan aturan sebagai rambu-rambu dalam proses pelaksanaan demokrasi,” pungkasnya. (SR)

iklan bapenda