BPN Sumbawa Luncurkan Tiga Program Gratis

oleh -46 views
Kepala BPN Sumbawa, Drs Ketut Diktasari MH

SUMBAWA BESAR, SR (26/02/2018)

Pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa kembali meluncurkan program persertifikatan gratis untuk masyarakat di daerah ini. Jumlah sertifikat pada program gratis pada tahun 2018 ini lebih meningkat daripada tahun 2017 lalu. Demikian diungkapkan Kepala BPN Sumbawa, Drs Ketut Diktasari MH yang dikonfirmasi SAMAWAREA di ruang kerjanya, belum lama ini.

DPRD

Disebutkannya, ada tiga program persetifikatan yang diluncurkan. Adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sertifikasi melalui PTSL ini gratis, hampir sama seperti Prona. Melalui program ini Sumbawa mendapatkan sebanyak 21.500 sertifikat. Saat ini pengukuran sedang berlangsung dan 31 Maret mendatang pihaknya telah menyelesaikan 30 persen dari target 20.000 yakni sekitar 6.000 sertifikat. Dan 6.000 yang dituntaskan tersebut tersebar di 7 desa dari 23 desa yang ada. Yaitu Desa Stowe Brang, Pukat, Lekong, Leseng, Lito, Penyaring, dan Desa Baru Tahan. Tujuh desa ini memang diprioritaskan dengan indicator jumlah sertifikat di desa tersebut masih sedikit sedangkan bidang tanahnya masih banyak. Selain itu kawasan hutannya lebih sedikit. Meski demikian prosesnya terus berjalan, sehingga 23 desa yang menjadi sasarannya akan tuntas 100 persen Oktober 2018.

Selanjutnya Program Redistribusi tanah obyek, Sumbawa mendapat 3.500 sertifikat. Redistribusi ini dikhususkan untuk lahan pertanian. Kemudian program Inventarisasi Penguasaan Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dengan alokasi 2.000 bidang tanah. Program ini full pendataan saja. Pedataan ini sangat penting untuk mengantisipasi adanya permasalahan tanah termasuk terjadinya tumpang tindih sertifikat. Pemetaan tanah ini juga bisa membantu Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa dalam rangka pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang berdampak terhadap peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). “Ini semacam sensus tanah. Semua tanah bisa terpetakan atau memiliki peta sehingga menjadi dasar untuk penerbitan SPPT-nya,” ujar Ketut—akrab pria yang belum lama menjabat sebagai kepaal BPN Sumbawa ini.

Baca Juga  Mertua Sakit, Kades Pamanto Batal Diperiksa Jaksa

Semua program tersebut diakui Ketut, telah disosialisasikan ke semua desa. Sosialisasi ini melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan. Dalam sosialisasi tersebut ditegaskan semua proses di BPN, gratis. Biaya mulai dari pengukuran hingga penerbitan sertifikat ditanggung negara. Yang tidak termasuk adalah patok batas, materai, fotocopy, legalisir dan lainnya. Itu menjadi kewajiban masyarakat selaku pemohon. “Untuk masalah ini kita tidak ikut campur. Yang jelas BPN tidak boleh memungut uang, semua proses di BPN 100 persen gratis,” pungkasnya. (JEN/SR)

 

 

DPRD DPRD