Biaya Sertifikat Tanah Mahal Jika Pakai Calo

oleh -64 views

SUMBAWA BESAR, SR (26/02/2018)

Banyak masyarakat yang enggan mengurus sertifikat tanahnya. Hal ini terkait dengan masalah keuangan. Sebab masyarakat beranggapan biaya pengurusan sertifikat sangat mahal. Terlebih lagi adanya dugaan oknum petugas pertanahan yang nakal. Oknum ini memainkan biaya sertifikat. Caranya membuat masa pengurusan sertifikat alot dan birokrasi yang berbelit-belit, sehingga mendorong pemohon mengeluarkan biaya lebih untuk mempercepat pengurusan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa, Drs. Ketut Diktasari MH yang ditemui di ruang kerjanya belum lama ini, mengakui adanya kesan tersebut. Hal ini disebabkan karena pihaknya kurang sosialisasi. Selain itu imej BPN masih kurang baik. Masyarakat sepertinya angker jika masuk ke BPN, menganggap biaya pengurusan sertifikat mahal, dan prosesnya lama. Imej ini yang ingin dirubahnya dengan terus melakukan sosialisasi, berupaya memberikan dan meningkatkan pelayanan prima. Sayangnya, masih ada masyarakat yang ingin mencari mudahnya karena kesibukan, sehingga menggunakan biro jasa. Biasanya untuk mengurus melalui jasa ini, pemohon mengeluarkan uang berlebih. Sebab petugas jasa tersebut mengakumulasi biaya pengurusan sertifikat dengan upah (jasa) yang ditanggung pemohon. “Kalau diinclude-kan uang jasa dan biaya sertifikat, ya jadinya mahal,” kata Ketut—sapaan singkat Kepala BPN Sumbawa.

Padahal sebenarnya biaya sertifikat sudah diatur di Peraturan Pemerintah No. 128 tahun 2013. Dalam aturan itu biayanya terpapar secara jelas dan transparan. Namun demikian pihaknya tidak bisa mengantisipasi dan menyalahkan masyarakat jika menggunakan biro jasa. Sebab di benak masyarakat, untuk mengurus sendiri, mereka tidak mengerti prosesnya, dan menyita waktu. Bahkan terkadang masyarakat untuk mengurus permohonan sertifikat tanah atau pemecahan sertifikat melalui Notaris atau PPAT. Padahal Notaris bertugas hanya membuat akta jual beli.

Baca Juga  Ratusan Ibu-ibu dari Labangka Serbu BRI Plampang

Ketut juga tidak menampik adanya oknum BPN nakal yang harus dikoreksi secara internal. Misalnya memungut biaya melebihi ketentuan, dan membuat proses pengurusan sertifikat terlalu lama (kecuali ada persoalan atau sengketa terhadap obyek tanah). Terhadap oknum ini jika ada, pihaknya berusaha untuk membersihkannya meski secara perlahan-lahan.

Disinggung mengenai proses penerbitan sertifikat, Ketut menjelaskan, dimulai dari pengukuran, lalu keluar peta bidang. Berdasarkan peta bidang ini nanti ada tim panitia A termasuk di dalamnya kades datang ke lapangan memeriksa atau mewawancarai atau mencari informasi tambahan terkait status riwayat kepemilikan tanah itu. Selanjutnya panitia menyimpulkan ada dan tidak adanya masalah. Ketika tidak ada masalah dan layak diberikan hak, baru dikeluarkan surat keputusan pemberian hak. (JEN/SR)

 

iklan bapenda