Kamaluddin ST M.Si : Café Tidak Haram !

oleh -3 views
Wakil Ketua DPRD, Kamaluddin ST M.Si

SUMBAWA BESAR, SR (24/02/2018)

Peristiwa Café Batu Guring di Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa yang rata dengan tanah akibat dibakar massa pasca terbunuhnya seorang warga setempat, membuat sejumlah pihak angkat bicara. Pasalnya keberadaan café dianggap biang masalah dan pusat kemaksiatan. Salah satunya Pimpinan DPRD Sumbawa, Kamaluddin ST M.Si.

DPRD

Kepada SAMAWAREA di Bandara Sultan Kaharuddin Sumbawa, Minggu (25/2), politisi PPP ini menyatakan bahwa pemerintah tidak melarang siapapun orang untuk berusaha, tapi justru mendorong dan ikut mengembangkan usaha tersebut asalkan dilakukan secara benar dan dibenarkan aturan yang berlaku. Dari sisi pemerintah, ungkap Kamal—sapaan pejabat santun ini, sekecil apapun bangunan itu harus berijin yaitu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Terbitnya IMB ini tentunya telah melalui proses dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di antaranya sesuai tata ruang wilayah, lokasi, peruntukkan dan lainnya. Karena itu Kamal menegaskan keberadaan café tidak haram dan tidak melanggar. Yang haram dan melanggar tersebut ketika aktivitas café tidak sesuai aturan, seperti menjual minuman keras atau beralkohol, menjadi tempat maksiat dan perzinahan. Ketika café itu hanya menjadi tempat orang menyanyi, santai keluarga, makan, minum kopi dan soft drink lainnya, tidak ada alasan untuk dilarang. Bahkan sangat dianjurkan pemerintah. “Mau Batu Guring, Batu Gong, Sampar Maras dan lain-lain, ketika tidak sesuai perijinan dan aturan, wajib ditindak tegas,” tukasnya.

Baca Juga  Orang Asing Ber-KTP Bima Dievakuasi ke Denpasar

Yang menjadi persoalan sekarang, mau atau tidak pemerintah bertindak tegas sesuai kewenangannya. Salah satu contohnya sebut Kamal, sudah banyak berdiri bangunan dari Batu Gong sampai Alas, dan beberapa tempat lainnya yang letaknya sudah menjorok ke pantai, bahkan di areal pantai. Ini sama dengan melakukan reklamasi. Jika hal itu dilarang, tentunya pemerintah harus tegas sekaligus melakukan penataan secara benar. (JEN/SR)

 

 

 

 

DPRD DPRD