Dikbud Sumbawa Gelar Pelatihan Verifikasi dan Pelaporan BOS

oleh -26 views

KERJASAMA PROGRAM BOS DINAS DIKBUD SUMBAWA DENGAN SAMAWAREA

SUMBAWA BESAR, SR (25/02/2018)

DPRD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa melalui Sub Bagian Tugas Perbantuan, menggelar pelatihan verifikasi dan pelaporan Bantuan Opersional Sekolah (BOS). Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Harapan Sumbawa ini berlangsung selama 3 hari, 21—23 Februari 2018.

Sekretaris Dinas Dikbud Sumbawa, Ir Irin Wahyu Indarni dalam arahannya menyampaikan keberadaan Kantor Unit Pelaksana Tugas (KUPT) Pendidikan di kecamatan sangat penting sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Karena itu keberadaan KUPT Diknas ini sangat perlu untuk diberdayakan dalam tugas dan fungsinya.

Sebelumnya jelas Irin—sapaan akrab mantan Camat ini, keberadaan UPT ini sempat menjadi pembicaraan untuk dihilangkan. Namun setelah dilakukan evaluasi ternyata tidak semua UPT itu dihilangkan termasuk UPT Pendidikan, karena sangat dibutuhkan oleh Dinas Dikbud membantu meringankan beban kerja Dikbud. Dan memang setelah dilakukan penilaian Analisis Jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja, hasil penilaian beban kerja di KUPT tersebut nilainya B, artinya sangat berarti untuk membantu dinas.

Disebutkan Irin, ada sekitar 450 satuan pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Jika ditambah lagi dengan satuan pendidikan nonformal maka jumlahmnya semakin banyak dan Diknas Dikbud tidak akan sanggup memberikan pelayanan kepada seluruh satuan pendidikan tersebut tanpa didukung KUPT. Belum lagi sambungnya, jangkauan terhadap satuan pendidikan itu sangat jauh. “Melalui KUPT kita dapat mendekatkan pelayanan kepada dinas, karena KUPT itu perpanjangan tangan dinas di kecamatan,” jelasnya.

Baca Juga  Studio Baca Untuk Literasi Anak Sumbawa

Dicontohkan Irin, melalui KUPT dapat dilakukan pendistribusian soal ujian, surat-surat atau berbagai regulasi tentang pendidikan. Sehingga dari analisa tersebut bahwa KUPT harus tetap dipertahankan. Sementara terkait dengan dana BOS, disampaikan Irien, pada tahun ini mencapai Rp 56 miliar  dana BOS yang dikelola Satuan Pendidikan. Pada tahun 2017 lalu jumlahnya mencapai Rp 57 miliar. Dana tersebut dalam verifikasi dan pelaporannya dari seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Sumbawa, hanya dilakukan oleh 4 orang tenaga yang ada di Subag Tugas Perbantuan. “Meski dapat dituntaskan, namun sangat menguras tenaga,” ujarnya.

Namun sekarang ini tugas verifikasi dan pelaporan tersebut diserahkan kepada Operator yang ada di KUPT. “Sekarang ini Operator KUPT akan melakukan vierifkasi dan pelaporan dana BOS, masing-masing operator akan menangani sekolah-sekolah yang ada di bawahnya,” imbuhnya.

Dari seluruh KUPT, ada sekitar 23 satuan pendidikan yang akan ditangani oleh satu orang operator. Hal ini tentu akan lebih mudah dan cepat, serta jangkauan pelayanan lebih dekat. Demikian apabila ada kesalahan akan lebih mudah dan cepat diperbaiki, juga akan meringankan biaya bagi sekolah karena tidak lagi harus bolak balik ke kota kabupaten. Irin berharap kepada operator agar menjadi operator yang handal dalam menjalankan tugas khususnya dalam melakukan verifikasi dan pelaporan dana BOS. “Melalui pelatihan selama tiga hari ini saya harapkan akan melahirkan operator yang handal,” harapnya.

Baca Juga  SDN Pangenyar Dikunjungi Tim Literasi Pulau Moyo--Medang

Untuk memudahkan verifikasi dan pelaporan BOS tersebut kata Irin, seluruh Operator KUPT ini akan diberikan aplikasi yang digunakan untuk mengenter data sesuai laporan dari sekolah-sekolah. “Operator harus menguasai dengan tuntas aplikasi tersebut, dan juga harus memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas agar tidak terjadi kesalahan,” harapnya.

Kepada Subag Tugas Pembantuan, Irin juga meminta agar seluruhnya informasi dan pengetahuan terkait dengan Aplikasi dapat disampaikan kepada operator, guna mendapatkan data yang valid. Disampaikan pula, bahwa dana BOS sekarang ini sudah masuk dalam RKA Dinas Dikbud. Belanja modal dari BOS akan menjadi aset daerah dan harus dicatat oleh Dikbud secara baik, karena itu akan menjadi salah satu syarat mendapatkan WTP. “Kalau dulu ujung tombaknya verifikasi dan pelaporan BOS itu di Subag Tugas Pembantuan, maka sekarang Subag Tugas Pembantuan menjadi batang tombak, ujung tombaknya ada di Operator KUPT,” pungkasnya. (JEN/SR)

DPRD DPRD