Dinilai Tidak Adil, Ali-Sakti Dukung Pembentukan PPS

oleh -7 views

SUMBAWA BESAR, SR (22/02/2018)

Keinginan masyarakat Sumbawa untuk memisahkan diri dari Pulau Lombok dengan membentuk Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) sebagai daerah otonomi baru, dinilai Calon Gubernur NTB, H. Moch. Ali Bin Dachlan, sudah sangat tepat. Bahkan Ia mendukung dan siap mendorong agar aspirasi tersebut cepat terealisasi. “Hasil kalkulasi kami, 82 persen rakyat Sumbawa menginginkan terbentuknya PPS. Jadi tidak ada kekuatan yang bisa mencegahnya. Ini harus terwujud,” kata Cagub bernomor urut 4 dari Paket Ali-Sakti ini di hadapan ratusan pendukungnya saat melakukan Kampanye Dialogis di Gedung Wanita Kabupaten Sumbawa, Rabu (21/2) kemarin.

PPS katanya, sudah di ambang pintu dan tinggal dibuka. Pintunya itu adalah moratorium yang diyakini akan dibuka Presiden pada Tahun 2018 ini. PPS sudah berada di urutan nomor satu dan sangat diprioritaskan pemerintah pusat untuk mewujudkan aspirasi rakyat Sumbawa dan Pulau Sumbawa umumnya. “Jangan berpikir untuk membahasnya lagi karena ini sama saja kita mundur ke belakang. Hanya tinggal tunggu tanggal mainnya, PPS akan terbentuk. Insyaa Allah,” cetusnya.

Ketika PPS terbentuk, lanjut Ali BD—sapaan singkat Bupati Lotim ini, sudah pasti Kabupaten Sumbawa akan cepat maju dan berkembang sebagai dampak positif dari adanya daerah otonomi baru. Tentunya keberadaan PPS membuat Provinsi NTB yang nantinya berubah menjadi Propinsi Pulau Lombok (PPL) akan merasa kehilangan daya topang. Sebab selama ini beras dan ternak (sapi) di Pulau Lombok disuplay dari Sumbawa. Namun Ali BD meminta masyarakat Pulau Lombok tidak khawatir karena rakyat PPS pasti akan berbaik hati bersedia membantu dan menyuplai kekurangan beras dan ternak yang dibutuhkan. “Jadi kami minta hentikan keinginan masyarakat Bima, Dompu, Sumbawa dan KSB yang ingin melakukan aksi tutup jalan, pelabuhan dan lainnya sebagai bentuk ekspresi memperjuangkan terbentuknya PPS. PPS sudah pasti terbentuk, ini sudah bukan keinginan tapi kebutuhan rakyat di Pulau Sumbawa,” tukasnya.

Baca Juga  Hendak Jual Shabu, DPO Narkoba Diringkus

Ia tidak menampik munculnya keinginan rakyat Pulau Sumbawa untuk  memisahkan diri dari Pulau Lombok, karena menganggap pembangunan di NTB tidak adil. Ini terlihat dari pembangunan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa terjadi kesenjangan. Lombok lebih melesat maju terutama dari segi infrastruktur, sedangkan Sumbawa cukup tertinggal. “Keluhan ini yang kerap saya dengar ketika turun bertatap muka dengan masyarakat di Pulau Sumbawa. Mereka mengambil contoh pembangunan infrastruktur jalan yang sangat baik dan mulus dari Mataram menuju Kayangan. Jalan ini terus saja diperbaiki. Tapi jalan di Pulau Sumbawa seperti Labangka, Batu Lanteh menuju Tepal, Lenangguar—Sebeok, dan jalan di Wera masih memprihatinkan. Ini yang menimbulkan pemikiran rakyat Sumbawa bahwa pemerintah propinsi tidak beres dan tidak adil. Pandangan ini tidak salah, makanya saya juga setuju jika PPS terwujud,” beber Amaq Asrul—sapaan lain Ali BD.

Ada satu cara memandang untuk sebuah keadilan dengan melihat infrastruktur jalan di dua pulau wilayah NTB ini. Jalan dari Poto Tano sampai Sape sepanjang 230—240 kilometer, dan jalan dari Mataram—Kayangan 75 kilometer. Teori keadilan menurut ahli filsafat pada jaman Yunani Kuno, jelas Ali BD, seharusnya Lombok itu mendapat porsi anggaran 75 dan Sumbawa 250 kilometer. Praktek terjadi sekarang justru dibalik, sehingga sangat wajar muncul tudingan Pemprov NTB tidak adil.

Jika Ali Sakti ditakdirkan memimpin NTB, akan meretas ketidakadilan ini. Selain itu akan berjuang mewujudkan terbentuknya PPS. Ketika PPS sudah terbentuk, pihaknya akan merancang kerangka darurat mengingat ada tiga tahun masa percobaan pasca terbentuknya daerah otonomi baru. Dalam masa percobaan ini, propinsi induknya wajib membiayai daerah baru ini dan harus bekerja keras mengantarkan 100 persen siap untuk mandiri. “Hanya ada dua langkah. Pertama, meneruskan pembangunan sampai 3 tahun ke depan, dan kedua, harus ada anggaran transisi yang disediakan propinsi induk untuk mempersiapkan segala potensi yang diperlukan bagi propinsi baru,” pungkasnya. (ADVERTORIAL)

DPRD DPRD