ASPATAKI Sumbawa Terbentuk Dorong Kualitas Pelayanan TKI

oleh -31 views

KERJASAMA MEDIA ONLINE SAMAWAREA DENGAN DISNAKERTRANS KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (22/02/2018)

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) Kabupaten Sumbawa terbentuk. Seluruh pengurusnya resmi dilantik Bupati Sumbawa di Hotel Sernu Raya, Rabu (21/2). Ketua Dewan Pembina DPP Kabupaten Sumbawa yang diwakili Will Bertus K.Wuwuri, S.Ag melaporkan bahwa panitia merasa bangga dan mengapresiasi kekompakan dan semangat persaudaraan yang telah terjalin selama ini. Panitia berharap setelah Dewan Pengurus Cabang (DPC) ASPATAKI Kabupaten Sumbawa dilantik, semangat solidaritas yang telah terbangun akan terus bergaung dan mendorong terbentuknya kualitas pelayanan bersama dengan semua mitra kerja, serta mampu mengeliminir dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi di masa mendatang.

Sementara Ketua ASPATAKI Dewan Pengurus Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Didiek Yuhad, SE dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh anggota merasa bangga dengan keberlangsungan organisasi yang telah terlaksana dengan baik, yaitu melalui Pelantikan Dewan Pengurus Cabang ASPATAKI Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2018-2021. Disampaikan pula bahwa pemerintah telah mengganti UU No. 39 Tahun 2004 dan mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 pada 21 November 2017 lalu, mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam undang-undang baru tersebut masalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi sentral masalah dari semua isi undang-undang, baik mengenai perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, setelah bekerja, hingga perlindungan ekonomi hukum dan sosial, sejak awal proses sampai penempatan dan pulang kembali.

Undang-undang baru juga mengatur suatu sistem yang terpadu yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah (sampai di tingkat desa/kelurahan) dan masyarakat. Demikian juga ada yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap perseorangan, perusahaan maupun pejabat, dimana sanksi dan hukuman yang diterima cukup berat. Hal tersebut mengisyaratkan agar semua dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada.

Baca Juga  Jalan Lantung-Ropang dan Batu Lanteh Jadi Prioritas 2020

Dilaporkan pula, keberadaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang diamanahkan dalam UU No. 18 Tahun 2017 di beberapa daerah di Indonesia sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam memperoleh informasi dan efisiensi waktu dalam pengurusan dokumen calon Pekerja Migran Indonesia. Sebagai perusahaan pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia, Provinsi NTB merasa senang dan menyambut baik kehadiran LTSA/LTSP khususnya di Kabupaten Sumbawa karena sangat bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh perusahaan ataupun masyarakat. Sebelumnya dalam proses pengurusan dokumen bisa membutuhkan waktu yang cukup panjang, sekarang dengan keberadaan LTSA paling lambat dalam 5 hari kerja sudah selesai.

Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa A. Rahim, S.Sos menyambut positif keberadaan ASPATAKI. Untuk diketahui, pengiriman TKI sudah terjadi sejak lama dan terus meningkat hingga sekarang. Para TKI tersebut memutuskan untuk bekerja di luar negeri dengan berbagai alasan, salah satunya adanya perbedaan gaji antara Indonesia dan negara tujuan. Gaji negara tujuan cenderung lebih besar sehingga jika gaji tersebut digunakan di Indonesia maka mereka akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Alasan lain, tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, terlebih kurangnya peluang kerja membuat sebagian masyarakat memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Indonesia termasuk pengirim tenaga kerja kedua terbesar di Asia. Di Kabupaten Sumbawa sendiri jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri tahun 2017 mencapai 1.824 orang, dan sebagian besar di Negara Hongkong, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan dan Singapura, serta ada beberapa di Uni Emirat Arab. Sebagian besar dari TKI yang bekerja di luar negeri adalah kaum perempuan dan bekerja di sektor informal (rumah tangga) atau jasa pelayanan.

Baca Juga  Macmahon Beroperasi di Batu Hijau 1 Januari 2018

Tak bisa dipungkiri perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) selama ini memiliki peran penting terkait dengan keberadaan TKI. Karena PJTKI tak cuma mencari dan merekrut calon TKI, tapi juga membekali sampai calon TKI siap untuk diberangkatkan ke luar negeri. PJTKI pun harus bertanggung jawab terkait perlindungan TKI, di antaranya dengan tidak memalsukan dokumen identitas calon TKI yang bersangkutan. Untuk itu melalui kesempatan tersebut Bupati berharap DPC ASPATAKI Kabupaten Sumbawa dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas PJTKI di Tana Samawa, termasuk ikut berperan dalam memberikan perlindungan kepada para calon TKI dan TKI yang bekerja di luar negeri. “Tentu dengan kepengurusan yang baru dilantik ini, DPC ASPATAKI Kabupaten Sumbawa mampu memimpin, mempersatukan para PJTKI dalam satu cita-cita mulia yakni mengemban amanat untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran melalui pelaksanaan tata kelola penempatan TKI yang baik dan bertanggung jawab,” pungkas Bupati. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb