SBSI Jalan Kaki Poto Tano-Mataram, Protes Ketenagakerjaan di KSB

oleh -13 views

SUMBAWA BARAT, SR (20/02/2018)

Persoalan ketenagakerjaan di Sumbawa Barat kian kompleks. Seperti persoalan PT BHJ yang secara terang-terangan melanggar tetapi didiamkan. Kemudian kebijakan PT AMNT yang melakukan RTK dan terakhir yaitu stand by atau merumahkan pekerja. Selama ini semua persoalan tersebut telah difasilitasi SBSI Sumbawa Barat, mengkomunikasikannya dengan manajemen (PT AMNT dan PT BHJ). Sebut saja mengajak untuk berunding, dan menyampaikan beberapa kali permakluman agar perlunya duduk bersama untuk mencari solusi terbaik berbagai persoalan tersebut. Namun kedua perusahaan ini tidak memiliki itikad baik. Selain tidak pernah memenuhi undangan, manajemen juga kerap membuat manuver untuk membangun komunikasi dengan pemerintah. “Selama ini kami telah berusaha untuk membangun komunikasi yang baik. Tetapi justru semakin diinjak-injak,” sesal Ketua DPC SBSI KSB, Malikurrahman SH, Senin (19/2) kemarin.

DPRD

Masalah ketenagakerjaan di Sumbawa Barat tidak dapat dilihat sebagai persoalan sepele. Karena persoalan ini bukan hanya melibatkan ribuan pekerja, tetapi sekaligus menjadi gambaran komitmen Pemerintah Provinsi NTB atau pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam masa transisi industrialisasi di Batu Hijau. Dalam catatan SBSI KSB, Pemerintah Provinsi NTB bungkam, sementara pemerintah kabupaten lebih fokus melakukan perekrutan ratusan pekerja daripada memikirkan mempertahankan pekerja yang ada di Batu Hijau. Perlu diketahui, semasa kondisi perusahaan PT AMNT menawarkan program RTK, ada ribuan yang sudah mengambil program itu dengan mekanisme penekanan secara psikologi. Sehingga ada 60-an lebih pekerja yang merupakan tenaga skill memilih bekerja di Papua yang merupakan eks PT NNT/PT AMNT. “Kondisi ini sangat miris, karena selain menunjukkan bahwa bekerja di luar itu lebih menjanjikan daripada di daerah sendiri. Ternyata pemerintah masih setengah hati memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh,” tandasnya. “Kami bukan tidak sepakat perekrutan, justru mengapresiasi ketika bupati mau di depan. Tetapi kami juga akan lebih mengapresiasi dan mendorong agar bupati menjadi pahlawan buruh, apabila bupati mau di depan membela buruh dalam persoalan PT AMNT dan PT BHJ,” imbuhnya.

Baca Juga  Sholat Jumat Keliling, Kapolres Sumbawa Ingatkan Covid dan Pilkada

Menyikapi kondisi tersebut, DPC SBSI KSB akan melakukan gerakan protes ketenagkerjaan ke Provinsi NTB dengan melakukan aksi long march yang akan digelar Rabu (21/2) besok dengan mulai star pukul 09.00 Wita. Aksi long march atau jalan kaki sampai Mataram ini merupakan aksi pembuka sebelum persoalan ini akan dibawa pada Kongres SBSI tanggal 8 April mendatang. “Apabila pemerintah daerah tidak mempunyai komitmen yang kuat atas persoalan ini, maka SBSI akan melakukan aksi besar-besaran di Jakarta pada saat Kongres mendatang tentu dengan melibatkan seluruh peserta kongres,” tukasnya.

Ada beberapa tuntutan dalam aksi long march ini. Adalah mendesak DPRD NTB membentuk pansus ketenagakerjaan tentang PT AMNT. Mendesak agar PT AMNT mencabut kebijakan stand by/merumahkan karyawan. Mendesak PT AMNT tidak memberikan sanksi atas potensi pelanggaran dalam mogok kerja pekerja PT AMNT tertanggal 12 Februari 2018. Melaksanakan seluruh point PKB 2017-2018. Kemudian, Kepolisain segera menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran PT BHJ. Dan berbagai tuntutan lainnya tentang persoalan ketenagakerjaan di KSB.

Dalam aksi ini, DPC SBSI KSB sudah berkomunikasi dengan korwil NTB termasuk DPP SBSI. Bahkan, sebagai bentuk dukungan Ketua Umum DPP SBSI Prof. Dr. Mukhtar Pakpahan juga berencana datang ke Mataram untuk memberikan dukungan dan pembelaan kepada SBSI KSB dan NTB umumnya. (HEN/SR)

DPRD DPRD