Satgas Saber Pungli Diminta Terus Perkuat Pencegahan

oleh -6 views

MATARAM, SR (20/02/2018)

Ketua Satgas Saber Pungli Pusat yang juga Irwasum Mabes Polri, Putut Bayu Seno meminta seluruh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) pusat dan daerah agar terus memperkuat pencegahan dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi dan koordinasi. Ia juga menghimbau kepala UPP Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengintensifkan 3 hal. Pertama, melakukan sosialisasi internal sehingga seluruh personil memiliki komitmen tinggi menghindarkan diri dari praktek pungli dan korupsi. Kedua, Kepala UPP diminta terus menggaungkan himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk  mau melaporkan bila mengetahui adanya praktek pungli. Dan ketiga, mengajak masyarakat untuk berani menolak dan melawan segala bentuk pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Putut Bayu Seno menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan Satgas Saber Pungli Nasional melalui Video Conference, Selasa (20/2). Rakor via Video Conference tersebut diikuti oleh seluruh UPP Provinsi se-Indonesia melalui Polda masing-masing.  Kepala UPP Provinsi NTB, yang juga Irwasda Polda NTB, Drs. Ismail Bafadal MH bersama Aswas Kejati NTB mengikuti langsung Rakor Evaluasi tersebut dari Polda NTB didampingi Inspektur Provinsi NTB diwakili Irbansus, GP. Aryadi, para Wakil Ketua, Sekretaris dan seluruh Ketua Pokja.

Dalam arahannya, Putut Bayu Seno menjelaskan selama 1,5 bulan terakhir (Januari-Februari 2018), pihaknya sudah melaksanakan sebanyak 11.043 kali sosialisasi, selain pemasangan spanduk, baliho dan sosialisasi melalui videotron. Sebelumnya, di tahun 2017, kata Jenderal Putut,  Satgas Saber Pungli pusat telah melakukan 40 kali sosialisasi. Sedangkan UPP Daerah se-Indonesia juga telah melakukan 2.043 kali sosialisasi.

Pada aspek penegakan hukum, pihaknya bersama UPP Daerah juga telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai daerah di Indonesia. Tercatat sebanyak 1.055 kasus OTT. “Sedangkan sebulan terakhir, yakni bulan Januari 2018, di berbagai daerah juga sudah terjaring 168 kasus OTT dengan 470 orang tersangka,” terangnya.

Baca Juga  Bahas TDC, Gubernur Bertemu PT GNE dan Kades

Berbagai kasus tersebut, menurutnya sebagian besar juga berasal dari informasi dan pengaduan masyarakat. “Selama tahun 2017, tercatat 34.620 pengaduan masyakat,” tuturnya via vicon. Jumlah pengaduan yang cukup fantastis itu dinilainya sebagai wujud meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memberantas pungli. Namun ia mengajak seluruh jajarannya agar peningkatan partisipasi masyarakat melaporkan praktek pungli terus didorong menjadi sikap berani menolak pungli.

Pada video conference ini Putut menyoroti tingginya anggaran penegakan hukum dalam penanganan kasus korupsi. “Jika kasus pungli dikategorikan sebagai kasus korupsi, maka penyelesaian satu kasus korupsi dibutuhkan anggaran sekitar Rp 208 juta,” sebutnya.

Sementara anggaran penegakan hukum di Satgas Saber Pungli tidak tersedia, yang ada hanya dukungan anggaran operasional sosialisasi dan ATK. Disamping itu, karena pengadilan tipikor hanya ada di provinsi,  maka ketika terjadi perkara korupsi di kabupaten, sidang harus ada biaya tambahan untuk transport ke provinsi sehingga biaya penanganan kasus korupsi menjadi lebih besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, Satgas Pusat mengajak seluruh jajaran UPP di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah mencari solusi penanganan kasus yang efektif dan efisien. Misalnya, dengan membangun kesepakatan bersama bahwa kasus Pungli dijadikan perkara pidana umum sehingga dapat diproses melalui peradilan umum, bukan peradilan Tipikor. Terlebih, kasus pungli dengan nilai barang bukti yang kecil. Meski kecil tetap harus dicegah dan tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi, tandasnya.  Sembari menegaskan bahwa salah satu upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas Saber pungli pusat, pihaknya telah melakukan soliditas Tim dengan memangkas jumlah personil dari 268 orang menjadi 97 orang.

Baca Juga  Tidur di Rumah Teman Ditemukan Tak Bernyawa

Penegasan pentingnya mengedepankan upaya preventif dalam pemberantasan pungli ditekankan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan, M. Yusni, SH., MH. Ia mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan pungli selama ini sudah semakin meningkat. Namun kedepan menurutnya perlu koordinasi dan kesepahaman bersama, khususnya yang terkait penanganan perkara pungli. Sehingga tidak ada lagi “bolak balik” perkara antara kejaksaan, APIP dan Polri.

Yusni mengajak semua jajaran Satgas Saber Pungli di pusat maupun daerah mematuhi MoU antara Kapolri dengan Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung bahwa mekanisme penanganan korupsi maupun pungli di daerah agar mengoptimalkan peran APIP Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga untuk kasus-kasus yang nilai kecil tidak semuanya harus dilakukan penegakan hukum dalam bentuk perkara pidana.

Pada video conference tersebut, unit pencegahan UPP pusat juga menyampaikan bahwa Pemberantasan Pungli telah ditetapkan menjadi salah satu prioritas nasional oleh Bapenas. Satgas pusat selama tahun 2017, ungkapnya telah melakukan sosialisasi di 25 provinsi, dengan sasaran antara lain, UPP kabupaten/kota, UPP provinsi dan Universitas di daerah tersebut. Hal paling banyak disoroti pada kegiatan sosialisasi itu adalah pungli di Satlantas, sertifikat tanah, pungutan di lembaga pendidikan (komite sekolah), perijinan dan dana desa. Sedangkan hal yang paling banyak ditanyakan adalah komitmen pemerintah daerah dan dukungan anggaran untuk pemberantasan pungli. (JER/SR)

dukacita dukacita bankntb