Panwaslu Sumbawa Ajak Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA

oleh -5 views

Deklarasi Diikuti 500 Peserta 

SUMBAWA BESAR, SR (14/02/2018)

Ratusan orang mengikuti Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilgub NTB Tahun 2018, Rabu (14/2). Kegiatan yang diinisiasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa ini dipusatkan di RTH Taman Mangga Sumbawa. Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Sumbawa, Forkopimda, Komisioner KPU Sumbawa, Perwakilan 14 Partai Politik, PPL (Pengawas Pemilu Lapangan), dan peserta deklarasi dari 24 Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa.

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah dalam sambutannya menilai kegiatan ini sangat strategis dalam rangka menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan Pilkada 2018 yang berintegritas, bebas dari pengaruh politik transaksional serta politisasi SARA dalam kampanye Pilkada.

Wabup menyebutkan ada empat hal yang diamanahkan Presiden Joko Widodo terkait Pilkada serentak Tahun 2018 ini. Yaitu, tingkatkan partisipasi politik masyarakat, tegas menolak dan melawan politik uang, pilih pemimpin daerah yang amanah, yang mampu menyerap, mengorganisir, menggerakkan masyarakat di daerahnya untuk percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu hindari dan perangi politik serta kampanye berbau SARA dan fitnah.

Wabup memandang seluruh arahan Presiden terkait Pilkada serentak Tahun 2018 tersebut memiliki makna penting dalam rangka mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Seluruh elemen bangsa, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Pilkada harus menyatakan perlawanannya pada politik uang dan politisasi SARA, karena dapat merusak peradaban dan demokrasi serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan politik kenegaraan. Praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Praktik bagi-bagi uang maupun barang, seperti sembako hingga pembangunan sarana publik, merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang. Adapun terkait potensi penggunaan isu SARA dalam kampanye, berdasarkan hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu tahun 2018, terdapat delapan provinsi yang termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua termasuk Nusa Tenggara Barat.

Baca Juga  Kapolda Suka ‘Janda Berenang’, Istri Doyan Pelcing dan Ayam Taliwang  

Wabup menghimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilkada Tahun 2018 untuk benar-benar berkomitmen menjaga integritas Pilkada agar terbebas dari segala bentuk politik transaksional serta politisasi SARA dalam kegiatan kampanye. “Saya tidak ingin komitmen ini hanya nampak dalam untaian kata-kata indah deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA, tetapi dalam praktiknya, politik uang dan politisasi SARA ini justru menjadi komoditas yang sangat menarik dan kerap mewarnai materi kampanye tiap-tiap kontestan Pilkada,” tegas Wabup.

Selain itu, lanjutnya, unsur-unsur politisasi SARA juga menjadi salah satu yang akan diawasi oleh Panwaslu dalam pilkada serentak Tahun 2018 ini. Karenanya Ia meminta pimpinan partai politik agar menghindari isu SARA dalam tahun politik ini, tidak menggembar-gemborkan isu SARA karena dapat menimbulkan luka budaya, dan budaya politik. “Politisasi SARA bukan lagi menyangkut soal siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi luka budaya akibat politisasi SARA ini akan memakan waktu yang lama untuk penyembuhannya. Maka dari itu, saya mengajak kita semua, marilah kita berpolitik dengan santun dan berbudaya, karena demokrasi sangat menjunjung tinggi etika, budaya dan integritas,” pungkas Wabup.

Sebelumnya Ketua Panwaslu Sumbawa, Syamsihidayat, S.IP melaporkan bahwa sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pasal 71 sampai 71, yang berhubungan dengan aturan tentang sanksi berat terhadap politik uang (money politic). Dimana pemberi dan penerima money politic sama-sama dikenakan sanksi dan hukuman minimal 3-6 tahun pidana penjara. Dijelaskannyas, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah pencegahan terhadap indikasi-indikasi yang akan mengarah kepada politik uang. Kemudian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dengan tetap melakukan sosialisasi tentang regulasi-regulasi yang tidak boleh dilakukan kontestan dan regulasi tentang pola penanganannya.

Baca Juga  Peran Pemuda Dalam Bidang Ekonomi

Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan pula penandatanganan pakta integritas secara simbolis oleh Wakil Bupati, Anggota Forkopimda, Ketua KPU, dan ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa. Dan dilanjutkan dengan pelepasan kurang lebih 500 orang peserta Deklarasi Gerakan Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA. Panwaslu juga melakukan pembagian stiker dan bunga yang dimaksudkan sebagai tanda untuk menyukseskan Pemilu agar dapat berjalan secara demokratis. (JEN/SR)

iklan bapenda