SUMBAWA BESAR, SR (07/02/2018)
Masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat tidak perlu khawatir akan kekurangan bahan bakar minyak (BBM). Sebab stok BBM yang disiapkan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Badas Sumbawa, mencukupi. “Stok BBM aman-aman saja,” kata Head Operation TBBM Badas, Budi Mustanto kepada SAMAWAREA di ruang kerjanya, Rabu (7/2).
Stok BBM tersebut sambung Budi—sapaan pejabat low profil ini, aman untuk 7 hari ke depan. Bahkan kapal penyuplay BBM sudah merapat di dermaga untuk menambah stok di TBBM. Selain stok, distribusi BBM juga lancar dan tidak ada kendala meskipun cuaca belakangan ini kurang bersahabat. Namun demikian permintaan SPBU saat ini tidak terlalu banyak, malah cenderung menurun. Biasanya permintaan SPBU lebih dari 100 KL, tapi sekarang kurang dari 50 KL. Kondisi ini kemungkinan disebabkan karena minimnya kegiatan masyarakat. Diperkirakan permintaan BBM untuk SPBU akan kembali normal seperti biasa ketika musim panen tiba pada April—Mei mendatang. Dalam kegiatan panen tersebut, petani menggunakan traktor sehingga keperluan akan BBM akan meningkat. Karena itu kebutuhan BBM untuk Sumbawa dan KSB setiap harinya tidak menentu. Seperti Premium, Pertamax dan Pertalite biasanya disuplay 200—250 KL, sekarang ini hanya mencapai 150—170 KL. Terkadang perharinya juga 40—60 KL, sedangkan solar di atas 130 KL itupun saat tingginya kebutuhan masyarakat. Setelah itu kebutuhan solar sehari hanya 48 KL, seperti saat ini kebutuhan masyarakat terbilang menurun.
Sementara minyak tanah, alokasi untuk Sumbawa dan KSB mencapai 60—70 ton perhari. Jumlah alokasi ini berlangsung dari Hari Senin sampai Sabtu, kecuali Jumat suplaynya setengah dari biasanya. Alokasi tersebut dirasakan sangat cukup, sehingga tidak ada alasan kekurangan minyak tanah. Apalagi di Sumbawa dan KSB belum diberlakukan konversi minyak tanah ke gas elpiji. Mengenai harga minyak tanah di masyarakat yang jauh melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sesuai daerah masing-masing, itu di luar sepengetahuan Pertamina. Jika masyarakat menemukan praktek seperti itu, Budi menyarankan untuk dilaporkan ke Pemda Sumbawa. (JEN/SR)
