Penentuan DMO Batubara Listrik Tidak Boleh Bebani Konsumen Akhir

oleh -0 views
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII dan Wakil Ketua BKSAP, Rofi Munawar

JAKARTA, SR (07/02/2018)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII Rofi Munawar meminta pembahasan antara pemerintah dan industri untuk menerapkan patokan harga batubara dalam negeri atau Domestik Market Obligation (DMO) bagi pembangkit listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak boleh memberatkan konsumen akhir (end user). “Tarif listrik Indonesia dengan harga batu bara yang berlaku saat ini cukup kompetitif. Dipastikan ada disparitas harga jika pemerintah dan industri menyesuaikan harga tersebut dengan apa yang terjadi di pasar global. Tentu perlu mekanisme yang lebih bijak, untuk menghindari biaya pokok penjualan (BPP) yang berpotensi membebani konsumen akhir,” ungkap Rofi Munawar dalam rilis pers kepada media ini, Selasa (6/2).

Rofi meminta konflik harga yang terjadi antara PLN, pemerintah dan industri terhadap harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar harus segera diselesaikan dengan cermat dan tidak sampai mengganggu pasokan listrik nasional. “Kami ingatkan pemerintah untuk konsisten menjaga tarif listrik tidak naik agar daya beli masyarakat tidak menurun dan industri dalam negeri bisa berjalan dengan baik. Apalagi pemerintah telah berkomitmen tarif listrik tidak naik hingga Maret 2018,” tegasnya.

Legislator asal Jawa Timur ini juga mendorong Pemerintah menentukan formula penerapan tarif listrik yang menunjang stabilitas harga listrik. Memasukkan harga komoditas berdasarkan harga internasional dalam formula adalah langkah yang cukup beresiko karena volatilitasnya yang cukup tinggi dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. “Di sisi lain, keberlanjutan industri terkait (dalam hal ini batu bara) juga harus diperhatikan. Penetapan harga nasional di bawah harga internasional dirasa masih jadi opsi terbaik mengingat industri batu bara sudah mengalami untung besar akibat kenaikan HBA, dan pos pemanfaatan dalam negeri yang hanya 25,” ulasnya.

Baca Juga  Patut Ditiru !! SCC SMANIKA Galang Dana untuk Korban Gempa

Terakhir dirinya mendorong pemerintah untuk terus melakukan diversifikasi energi ke arah energi baru terbarukan. Sebagaimana diketahui, meski belum mencapai target konstribusi, EBT terutama air, panas bumi, dan bioenergi pada pembangkit listrik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun per 2017 penggunaan energi baru terbarukan baru menyumbang 11 % dari total konsumsi energi primer nasional. “Dengan kondisi harga komoditas batubara yang volatile, percepatan pertumbuhan EBT mutlak diperlukan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kebutuhan batu bara PT. PLN untuk pembangkit listrik terus meningkat dari setiap tahun. Pada tahun 2016 sebesar 84,8 juta MT. 2017 sebesar 85 juta MT. 2018 sebesar 89 juta MT. diproyeksikan pada tahun 2026 akan mencapai 153 juta MT. Konsumen Utama dari Batu Bara adalah PLN, digunakan sebagai bahan pembangkit listrik. (SR)

iklan bapenda