MATARAM, SR (10/01/2018)
Mutasi ratusan Kepala SMA/SMK dan SLB yang digelar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Rabu (10/1) tadi disinyalir sarat kepentingan politik. Namun hal itu dibantah keras oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Rosiady Sayuti. “Perlu saya bantah dan tegaskan, bahwa hal itu tidak benar dan tidak ada yang seperti itu,” ucap Sekda usai acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji kepala sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri Provinsi NTB, Rabu (10/1) di Mataram.
Menurut Haji Ros—sapaan akrabnya, mutasi yang dilakukan sudah didasarkan atas kebutuhan sebagaimana mestinya guna memajukan pendidikan di Nusa Tenggara Barat. ‘’Pelaksanaan mutasi kepsek yang kita lakukan tidak ada nuansa politiknya,” terangnya.
Ia tak menampik mutasi sebenarnya sempat molor. Meski demikian, mutasi harus tetap dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan sudah menjadi kewajiban sejak dialihkannya SMA/SMK ke provinsi. Selain itu, banyak hal perlu dikaji (evaluasi), antara lain banyak kepsek yang sudah melebihi dua periode menjabat bahkan telah pensiun. Dalam rotasi kali ini lanjutnya, menurut informasi yang diterimanya dari Kadis Dikbud NTB, bahwa ada 65 orang kepsek yang dikembalikan menjadi fungsional sebagai guru.
Sekedar informasi, selain Sekda NTB, acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji kepala sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri Provinsi NTB ini juga diikuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muh Suruji dan Asisten I Setda Pemprov NTB, Agus Patria. Adapun jumlah kepsek yang dirotasi yakni sebanyak 218 orang. (JER/SR)
