Cegah Peluang Sembunyi Proyek, Awal Februari Terbit Buku Saku Proyek

oleh -5 views
Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, M. Lutfi Makki S.Pd M.Si

SUMBAWA BESAR, SR (28/01/2018)

Awal bulan Februari ini ditargetkan Buku Saku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Tahun 2018 bisa terbit. Buku saku ini memuat semua proyek yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumbawa, mulai dari yang bernilai sepuluh juta rupiah sampai tidak terhingga. Informasi dalam buku proyek tersebut merupakan bagian dari Informasi Publik yang boleh diakses oleh siapa saja melalui homepage http://sirup.lkpp.id/sirup. Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, M. Lutfi Makki S.Pd M.Si, Sabtu (27/1) kemarin.

Dijelaskan Lutfi—sapaan akrab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini, SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) itu sendiri merupakan aplikasi layanan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, tanpa menggunakan user name maupun password. Jadi siapa saja dan kapan saja bisa mengakses informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun Admin aplikasi tersebut hanya bertugas mengupload atau memasukkan informasi proyek. Namun kendala yang dialami saat ini adalah lambatnya upload data disebabkan terbatasnya kapasitas sistem yang ada, karena sistem ini berlaku secara nasional. “Sekitar 600-an Unit Layanan Pengadaan (ULP) seluruh Indonesia berpacu mengupload data. Alhamdulillah untuk Kabupaten Sumbawa sudah masuk,” ujarnya.

Sementara itu untuk proyek pembangunan yang harus melalui sistem lelang atau tender, sambung Lutfi, juga dilakukan sistem elektronik dengan aplikasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE). Semua proses penawaran sampai penetapan pelaksana proyek dilakukan secara online. Dan untuk langkah percepatan pengadaan barang dan jasa, awal Januari ini Pemkab Sumbawa sudah mengeluarkan jadwal lelang atau tender ke semua OPD, dan diminta untuk betul-betul patuh terhadap jadwal tersebut. “Dengan pola pengadaan seperti ini sebenarnya tidak perlu lagi ada kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan. Apalagi sampai melontarkan kecurigaan itu ke ruang publik. Ini namanya su’uzh zhon atau negatif thingking,” imbuhnya.

Baca Juga  TGB Disambut Antusias Mahasiswa di Salatiga

Seiring dengan semangat tranparansi anggaran, pemerintah secara terus menerus menggulirkan regulasi dalam tataran implementasinya. Dalam hal pengawasan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK) yang melibatkan lembaga perencanaan, lembaga perijinan, lembaga keuangan, dan lembaga pengadaan melalui e-planning, SIMDA, dan SIRUP secara terintegrasi, yang diaudit secara berkala setiap tiga bulan. “Jadi tidak ada lagi peluang untuk menyembunyikan proyek,” pungkasnya. (SR)

dukacita dukacita bankntb