Bupati KSB Minta FK2D Tidak Buat Gaduh

oleh -5 views
Bupati KSB, Dr. Ir. HW. Musyafirin MM

SUMBAWA BARAT, SR (26/01/2018)

Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H.W Musyafirin MM mengingatkan Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) untuk tidak membuat kegaduhan terkait rekrutmen tenaga kerja PT Macmahon. Peringatan Bupati yang disampaikan saat memberikan sambutan pada peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) KSB di Desa Poto Tano, Kamis (25/1) kemarin, dalam menyikapi ancaman FK2D yang akan menggelar aksi demo melakukan long march jika lima petisi yang dicetuskan para kepala desa tidak direalisasikan Pemda maupun PT Macmahon. ‘’Kepala desa jangan mengintimidasi perekrutan tenaga kerja PT Macmahon. Tidak ada jatah-jatahan, perekrutan harus dilaksanakan secara transparan,” kata Bupati.

Dijelaskan Bupati, tim bersama rekrutmen hanya mengawal rekrutmen. Tim rekrutmen bahkan melibatkan tim seleksi yang independen, yakni ECC UGM (Universitas Gajah Mada). Pada awalnya, kebijakan bupati menjadi ketua tim bersama rekrutmen tenaga kerja PT Macmahon, ditolak anggota DPRD KSB, karena  dengan bergabung orang nomor satu di KSB itu di dalam tim sama dengan Bupati merendahkan dirinya. Namun, Bupati menegaskan, jika langkahnya tersebut semata-mata untuk memastikan tenaga kerja lokal bisa diserap di perusahaan tersebut. Menurut Bupati, ketika berbicara hak, kewajiban dan kewenangan maka harus dipahami sesuai posisi atau kedudukan. Misalnya, kewenangan memotong atau memperbaiki jalan lintas Poto Tano adalah milik pemerintah pusat atau anggaran APBN melalui Balai Jalan Nasional. Yang berwenang menetapkan suatu keadaan bencana atau tidak adalah BPBD, bukan yang lain. Untuk menghadapi ekspektasi masyarakat yang tinggi soal suatu masalah, maka harus dijelaskan dengan baik. Jelaskan apa itu hak, kewajiban dan kewenangan. Sekiranya hal tersebut bukan menjadi kewenangan kepala desa, sampaikan kepada masyarakat bahwa hal tersebut bukanlah kewenangannya, bukan membuat pernyataan yang mencoba menjustifikasi suatu hal yang pada dasarnya bukanlah kewenangannya. ‘’Jadi kepala desa jangan diskriminasi, jangan mengkotak-kotakkan rakyat. Jaga ketertiban umum, bukan malah membuat kegaduhan. Kami ingin berbuat baik, bapak-bapak Kepala Desa juga mau berbuat baik, cuma syariatnya berbeda tetapi hakikatnya sama,” jelas Bupati.

Baca Juga  Kades Sukamaju Lantik 2 Kadus, Minta Komitmen Berantas Judi dan Miras

Terkait soal PKWT (Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu/kontrak) dan PKWTT (Perjanjian Kerja dengan Waktu Tidak Tertentu/pekerja tetap), bukan kewenangan Bupati untuk mengurusnya. Masalah tersebut menjadi kewenangan atau diawasi oleh pengawas tenaga kerja Pemerintah Provinsi NTB. Praktik PKWT atau PKWTT oleh perusahan tersebut ke depan akan diawasi pengawas tenaga kerja. ‘’Inilah, sekali lagi kita harus melihat dan memahami apa hak, kewajiban dan kewenangan kita. Di dalamnya kita buka koordinasi, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan tercapai untuk daerah ini,” pungkas Bupati. (HEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb