Kian Bertaring, Inspektorat NTB Raih Kapabilitas APIP Level 3

oleh -23 views

MATARAM, SR (21/01/2018)

Suatu perjuangan tidak akan pernah si-sia terlebih jika didasari optimisme dan semangat pengabdian yang tinggi. Demikian pula keberhasilan meningkatkan kapabilitas APIP mencapai level 3 di institusi pengawasan internal Pemerintah Provinsi NTB tidaklah diraih begitu saja, melainkan melalui proses yang berliku dan panjang. Kapabilitas APIP adalah suatu kemampuan atau integritas yang harus dimiliki oleh setiap APIP dalam menunaikan peran pengawasan secara efektif dan efisien. Kapabilitas itu terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM.

Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim SH., M.Si mengakui bertahun tahun lamanya, kapabilitas APIP di Inspektorat Provinsi NTB selalu berada di level 1 dan level 2 saja. Kapabilitas yang demikian menyebabkan para auditor atau APIP di Inspektorat dipandang sebelah mata dan tidak bergigi.

Menurutnya kapabilitas level 1 dalam penilaian kualifikasi APIP merupakan kategori terendah. Sebab pada level 1, APIP belum mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi. Jadi APIP pada level ini, kata Abah Ibnu sapaan akrabnya, hanya mampu melakukan pemeriksaan biasa. Namun pada Kapabilitas level 2 sudah sedikit lebih maju, yakni APIP sudah mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. “Hanya pada level inilah APIP kita berada, dan bertahun-tahun lamanya,” ujar Inspektur yang pernah merangkap sebagai Penjabat Bupati Lombok Tengah itu saat memberikan kata pengantar pada acara pembekalan dan pengarahan dari Sekda NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc.P.hD kepada seluruh ASN Inspektorat Provinsi NTB, Jumat (19/1) di halaman Kantor Inspektorat Provinsi NTB.

Ia mengungkapkan bahwa untuk mencapai kapabilitas, APIP level 3 yakni APIP yang sudah memiliki kualifikasi kemampuan dan ilmu untuk menilai sisi efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada seluruh OPD, dibutuhkan perjuangan panjang sekaligus pengorban dan kerja keras dari seluruh jajarannya. Pengorbanan yang dimaksud Abah Ibnu adalah komitmen bersama untuk mau meninggalkan mindset dan cultureset yang cenderung mengartikan tugas APIP sekedar untuk mencari kesalahan semata. Bahkan bekerja sekedar untuk menggugurkan kewajiban. “Padahal APIP sebenarnya juga punya peran besar untuk memberikan bimbingan, konsultasi dan menawarkan solusi menuju kebaikan,” imbuhnya.

Baca Juga  Jelang Denda, Perda PPM Gencar Disosialisasikan

Karenanya, sejak diberi amanah sebagai Inspektur oleh Gubernur TGB, ia mengaku aspek prioritas yang digarapnya adalah pembenahan dan penguatan pada aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Yakni memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/manajemen dan kemampuan sumber daya manusia APIP sehingga memiliki  kapabilitas yang tinggi untuk mampu menjalankan tugas dan fungsi pengawasan intern yang kuat dan efektif. “Alhamdulillah, ikhtiar itu kini mulai menampakkan hasil yang membuat APIP Inspektorat NTB semakin percaya diri dan kian bertaring dalam mengawal iktiar reformasi birokrasi bersih dan melayani yang dicanangkan Gubernur TGB dalam visi misi pemerintahannya,” ungkap Abah Ibnu.

Selain meningkatkan kapalitas APIP, langkah strategis lain yang dilakukannya adalah menyesuaikan kelembagaan Inspektorat dengan peran dan fungsi yang diemban, terutama dalam penegakan integritas birokasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pungli, serta penanganan pengaduan masyakat. Serta fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah pemetaan dan penganan kasus kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Maka untuk membantu menangani kasus kasus seperti itu, kata Ibnu Salim, di Inspektorat Provinsi NTB telah dibentuk struktur kelembagaan Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus), yang saat ini dijabat oleh GP. Aryadi, S.Sos. MH. Di samping Irban-irban lainnya.

Dengan cara itu, pihaknya kini optimis bahwa ikhtiar reformasi birokrasi bersih dan melayani yang dicanangkan Gubernur NTB, Tuan  Guru Bajang (TGB ), akan tercapai. Meski kapabilitas level 3 ini belum merupakan suatu yang paling ideal, namun menurutnya prestasi ini akan dijadikannya kekuatan pemicu untuk mencapai kapabilitas Level 4 yang disebut juga level Managed, dimana pada level ini APIP sudah mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Target terakhirnya, tutur Ibnu, tentu untuk mencapai kapabilitas level 5 sebagai level tertinggi yang disebut juga Optimizing. Pada Level ini para aparatur pengawas internal Pemerintah (APIP) diharapkan sudah memiliki kualifikasi sebagai agen perubahan. Ibnu juga menjelaskan bahwa saat ini belum banyak Insitusi Pengawasan di Indonesia yang memiliki APIP pada kapabilitas level 3. Bahkan yang diketahuinya secara nasional, jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. “Baru sekitar 2-5 persen dari seluruh institusi APIP di Indonesia,” ungkapnya.

Baca Juga  Otak Perampok Ditangkap Saat Pesta Miras dan Berjudi

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc.P.hD dalam arahannya kepada seluruh ASN Inspektorat Provinsi NTB, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas prestasi yang diraih segenap jajaran Inspektorat Provinsi NTB hingga akhir tahun 2017 yang dinilainya cukup prestisius. Prestasi itu merupakan bukti nyata dari besarnya komitmen dan ikhtiar pengabdian yang sungguh sunguh dan saling melengkapi dari seluruh ASN yang ada.

Pak Ros sapaan Akrabnya, saat itu bahkan sempat meminta agar kehebatan APIP dalam meningkatkan kapabilitasnya, ditularkan pada semua organisasi perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi NTB melalui implementasi pengawasan yang efektif. Yakni dengan cara mengaksessment OPD agar mampu melaksanakan tata kelola dengan mutu yang sangat baik, menuju zero temuan dan terwujudnya birokrasi yang berintegritas tinggi.

Sekda juga mengingatkan pentingnya ASN dan birokrasi secara keseluruhan untuk menegakkan netralitas dalam proses politik demokrasi yang sedang berlangsung. Hak demokrasi ASN hanya dimanfaatkan di dalam bilik suara bukan untuk dipamerkan di ruang publik, apalagi di sektor layanan public. “Semua ASN agar taat dan patuh pada asas dan ketentuan yang berlaku,” warningnya. (JER/SR)

 

dukacita dukacita bankntb