Black Campaign Meruntuhkan Demokrasi

oleh -7 views
Sirra Prayuna SH, Praktisi Hukum

MATARAM, SR (21/01/2018)

Momentum Pilkada serentak tahun 2018 akan berlangsung di 171 daerah di 17 propinsi, 19 kota dan 115 kabupaten dengan total 573 pasangan calon. Usai Pilkada serentak ini, tahun 2019 akan dilanjutkan dengan pemilihan legislatif  dan pemilihan presiden. Aura pemilu legislatif dan pilpres terasa kuat dalam pilkada ini. Suasana dinamika dan tarikan politik nasional dan daerah bergeliat secara dinamis dan  kohesif dalam perspektif sosial dan budaya. Demikian disampaikan Sirra Prayuna SH, praktisi hukum terkemuka dan politisi PDIP, Minggu (21/1).

Selanjutnya Sirra Prayuna mengatakan, secara normatif esensi Pilkada adalah sebagai perwujudan demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat, dimana saatnya rakyat untuk memilih calon pemimpin terbaik yang mampu mengantarkan daerahnya maju adil, makmur dan sejahtera. “Disinilah pentingnya partisipasi politik aktif rakyat yang secara sadar dan cerdas menentukan pilihan calon pemimpin daerah di bilik suara nantinya,” kata Sirra.

Sebagai pemilik kedaulatan, lanjut Sirra, rakyat akan begitu antusias dalam mengekspresikan hak  konstitusionalnya. Rakyat dituntut arif dan bijaksana dalam mengartikulasikan hak politiknya secara baik dan taat aturan. Lebih jauh Sirra memaparkan, akhir akhir ini publik dibuat tercengang dan miris melihat kecenderungan respon publik dalam memformula dukungan kontestasinya. “Antusiasme kontestasi electoral belum dapat diartikulasikan secara bijaksana yang kaya gagasan, namun yang muncul justru gambaran banyaknya bertebaran ujaran kebencian, fitnah, hoax, rasis, politik premordial dan politik identitas,” ungkapnya.

Baca Juga  Sambangi Matemega, Kapolres Cek Kinerja Babinkamtibmas

Advokat dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa ekspresi dukungan para simpatisan di ruang publik artikuasi diskursusnya kerap ditemukan bermuatan negatif. “Tanpa disadari, pola black campaign atau kampanye hitam sesungguhnya telah menuntun ke arah kemunduran berdemokrasi. Bahkan ikut berkontribusi meruntuhkan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” ujarnya.

Sirra juga menekankan bahwa nalar sehat demokrasi electoral sepertinya lumpuh terkena pengaruh virus  jaman Now yang kaya akan teknologi digital. “Kita tahu era digital memang tak mengenal batas ruang dan waktu dalam berekspresi. Satu kali pencet ribuan viral menebar ke seantero bak virus melumpuhkan bahkan mematikan,” tambahnya lagi.

Selain itu ia mengemukakan dokter moral ternyata belum ampuh dalam mematikan virus ini. Demikian juga regulasi UU IT belum membuat para penebar takut atas ancaman hukuman pidananya yang relatif tinggi. “Penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan Gagumdu aparat penegak hukum akan disibukan menangani kasus pidana hate speach oleh tangan tangan jahil penebar virus jaman Now. Tak ada jalan lain untuk melumpuhkan virus jaman now ini dalam rangka memulihkan kembali psykologi sosial masyarakat dan kontestan yaitu dengan menindak tegas pelaku berdasarkan aturan hukum yang berlaku,” tandasnya.

Sirra Prayuna berharap agar konstituen menggunakan nalar yang sehat dalam kontestasi Pilkada ini. Sehingga apa yang diyakini dapat diperjuangkan dengan benar dan bermartabat. (SR)

 

dukacita dukacita bankntb