SUMBAWA BESAR, SR (16/01/2018)
Ratusan perawat sukarela di Kabupaten Sumbawa kembali menggelar aksi demo, Selasa (16/1). Mereka yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ini mengawali aksinya di Kantor Dikes, lalu ke Kantor Bupati dan berlanjut di Gedung DPRD Sumbawa. Tuntutannya masih sama yakni peningkatan kesejahteraan di antaranya mendapat upah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan bisa diangkat sebagai tenaga honorer atau kontrak.
Di kantor DPRD, para perawat ini difasilitasi Ketua DPRD Lalu Budi Suryata SP untuk menggelar pertemuan yang dihadiri Kadikes Drs. H. Naziruddin, perwakilan RSUD Sumbawa dan BPJS. Pertemuan itu menghasilkan rekomendasi berisi beberapa poin. Di antaranya DPRD melalui Komisi terkait bertolak ke Jakarta berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan RI terkait regulasi tentang tenaga sukarela. Selain itu mengagendakan konsultasi di Kemendagri, Menpan RB dan Pemprov NTB guna mencari solusi. Poin lainnya mendorong Tim Anggaran untuk mengalokasikan dukungan dana melalui APBD.
Pelayanan di Puskesmas Berjalan Lancar
Sementara itu aksi demo para perawat tidak mengganggu pelayanan di puskesmas. Seperti di Puskesmas Plampang, sebagaimana diungkapkan Kepala UPT-nya, Eko Suprapto S.AP yang ditemui SAMAWAREA, Selasa (16/1) siang, mengaku tidak ada pengaruhnya dengan pelayanan. Sebelumnya pihaknya sudah melakukan antisipasi agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelayanan selama tenaga sukarela menggelar aksi. “Saya kerahkan semua bidan dan perawat senior untuk memberikan pelayanan. Ada dua tempat yang diutamakan yaitu di UGD dan Ruang Perawatan. Kami sudah tempatkan 9 orang petugas yang siap melayani masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian para tenaga sukarela ini telah berkomitmen untuk kembali bertugas sebagaimana biasanya setelah mereka menggelar aksi. “Jika tidak kembali, ada konsekwensinya,” tukasnya. (BUR/SR)
