Tim Advokasi PT Tiba Papua Minta Penyebar Fitnah Dihukum Setimpal

oleh -13 views
Muhammad Eri Satriawan SH, Humas sekaligus Tim Advokasi PT Tiba Papua

SUMBAWA BESAR, SR (12/01/2018)

Tim Advokasi PT. Tiba Papua tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti sebagai bahan untuk melaporkan secara hukum para penyebar fitnah terkait pembangunan Pasar Brang Bara. Upaya yang dilakukan Tim Advokasi perusahaan, agar data dan bukti yang mendukung laporan itu lengkap sehingga tidak ada celah bagi para pelaku untuk mengelak. “Minggu depan laporannya sudah kami ajukan secara resmi kepada pihak kepolisian,” tegas Humas sekaligus Ketua Tim Advokasi PT Tiba Papua, Muhammad Eri Satriawan SH kepada SAMAWAREA, Jumat (12/1) sore tadi.

Menurut Erik—Humas yang juga advokat ini, bahwa langkah hukum itu pasti ditempuh. Pasalnya fitnah tersebut tidak hanya merusak citra diri secara pribadi juga nama baik perusahaan. Langkah hukum ini juga sebagai bentuk pembelajaran agar tidak seenaknya menyebar isu tanpa data dan fakta. Seperti isu yang sangat santer dihembuskan pihak tertentu adalah dugaan bagi-bagi duit proyek Pasar Brangbara senilai Rp 1,4 milyar kepada oknum pejabat termasuk TP4D Kabupaten Sumbawa. Isu lainnya menuding konstruksi pasar tersebut menggunakan baja bekas. Tak hanya itu, PT Tiba Papua difitnah menyuruh orang untuk membawa duit guna membungkam seseorang agar tidak mengkritisi proses pembangunan pasar senilai Rp 5,5 milyar tersebut.

Pihaknya mengapresiasi langkah TP4D yang gigih menelusuri isu bagi-bagi duit tersebut. Beberapa pihak telah dimintai keterangan termasuk Direktur TIba Papua maupun dirinya selaku Humas sekaligus orang yang disebut-sebut dalam isu itu sebagai orang yang membagi-bagikan duit Rp 1,4 milyar itu. Ia juga mengapresiasi upaya Tim Kejaksaan Negeri Sumbawa yang melakukan investigasi terhadap isu yang menyebutkan konstruksi Pasar Brang Bara menggunakan baja bekas. Dari investigasi ini, tim kejaksaan telah mendatangi pihak terkait dan membuktikan jika baja itu asli dan baru, serta berasal dari Gunung Garuda. Artinya isu yang luar biasa dan selalu hangat diberitakan tersebut, telah terbantahkan dan tidak lebih dari informasi yang menyesatkan. Karenanya hasil investigasi kejaksaan yang sudah dilansir di media massa ini, menjadi tambahan bukti yang dikumpulkan Tim Advokasi PT Tiba Papua guna menguatkan dasar laporannya nanti kepada pihak kepolisian.

Baca Juga  Besok, 4 Terdakwa Biogas KSB Dieksekusi di Mataram

Pada prinsipnya pihaknya merespon positif aspirasi yang disampaikan masyarakat baik yang mendorong percepatan penyelesaian Pasar Brangbara maupun yang bersikap kritis. Sebab penyampaian aspirasi ini telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tentunya kebebasan mengeluarkan pendapat yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bukan yang bersifat fitnah. Sebagaimana isu yang terus menyerang dan ‘mengganggu’ Tiba Papua yang dihembuskan tanpa dasar dan fakta. Karenanya siapapun otak atau dalang dari penyebar isu menyesatkan ini, Erik berharap dapat diberikan hukuman yang setimpal. “Konsekwensi hukumnya sudah jelas yakni melanggar ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE junto pasal 310 dan 311 KUHP,” sebut pengacara muda asal Sumbawa ini.

Untuk diketahui, lanjut Erik, secara keseluruhan pembangunan Pasar Brangbara dari awal hingga akhir, sudah dilaksanakan sesuai mekanisme dan aturan teknis termasuk spesifikasi dan mutu. Untuk itu pihaknya berani menjamin, ketika ada hal-hal yang sifatnya belum sempurna dan lainnya selama masa pemeliharaan, siap bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi termasuk segala aturan turunannya. “Kami ingin hasil karya kami menjadi kebanggaan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya,” imbuhnya.

Selanjutnya Erik kembali menegaskan bahwa tidak ada suruhan dari perusahaan yang membawa uang dengan tujuan untuk membungkam seseorang agar tidak mengkritisi proses pembangunan Pasar Brangbara. Pihaknya menyadari bahwa negara ini adalah negara hukum, semua orang berhak menyampaikan masukan dan kritikan. “Tidak ada suruhan perusahaan yang membawa duit agar orang itu tidak bersuara. Persoalan orang Tiba Papua bertemu dengan siapapun itu boleh-boleh saja dalam rangka menjalin silaturrahim dan merekatkan hambluminannas. Yang jadi persoalan bahwa isunya membawa duit untuk membungkam seseorang. Ini yang tidak benar,” sesalnya.

Baca Juga  Kades Poto Minta Maaf dan Mengaku Sudah Menikah Siri

Ia berharap oknum-oknum yang selalu menyebar isu tanpa fakta dapat menghentikan kegemarannya tersebut. Ketika isu yang dihembuskan ternyata tidak benar, maka akan berkonsekwensi hukum. “Mari kedepankan etika, jaga kondusifitas dan sampaikan kritikan yang konstruktif, serta bergandengan tangan membangun daerah ini,” ajaknya.

Sementara Ketua TP4D Kabupaten Sumbawa, Erwin Indrapraja SH MH mengaku telah mengumpulkan bukti dan keterangan terkait fitnah bagi-bagi duit Proyek Pasar Brangbara. Beberapa orang telah dimintai keterangan termasuk Direktur Tiba Papua dan Humasnya. Selanjutnya Senin depan, rencananya menghadirkan 4 orang untuk dimintai keterangan. Diduga kuat empat orang ini yang mengetahui asal muasal isu yang menjadi viral di masyarakat maupun media sosial. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb