SUMBAWA BESAR, SR (07/12/2017)
Semangat Asosiasi PSSI Kabupaten Sumbawa untuk mengembangkan sepakbola di daerah ini tidak sebanding dengan dukungan yang diberikan pemerintah daerah. Bahkan perhatian pemerintah daerah nyaris tidak ada. Sebab pada Tahun Anggaran 2018, PSSI Sumbawa hanya dialokasikan anggaran Rp 100 juta. Dengan perhatian yang miris ini, Ketua Askab PSSI Sumbawa, A. Rahman Atta yang kebetulan anggota DPRD Sumbawa terpaksa mengintervensi melalui dana keuangan bersifat khusus atau yang dikenal dengan sebutan Dana Aspirasi sebesar Rp 100 juta sehingga total untuk PSSI mencapai Rp 200 juta. Mirisnya lagi anggaran PSSI justru dikalahkan Anggaran Cabang Olahraga Marching Band yang mencapai angka Rp 500 juta. Anehnya lagi Persisum yang merupakan club sepakbola mendapat alokasi anggaran jauh lebih besar dari induknya PSSI sekitar Rp 400 juta. “Kami tidak bisa berkata-kata lagi, apa pertimbangan Pemerintah Daerah melalui tim anggarannya untuk mengalokasikan anggaran PSSI sangat minim dan memberikan porsi anggaran yang lebih besar untuk Cabor baru (Marchingband) dan club sepakbola,” ungkapnya.
Adanya alokasi anggaran yang minim ke PSSI ini mungkin karena melihat dia sebagai anggota DPRD. Jika tidak, kemungkinan tak sepeserpun anggaran untuk PSSI. Harusnya anggaran PSSI lebih besar. Tanpa menyepelekan Cabor lain, olahraga yang paling digemari masyarakat Sumbawa adalah sepakbola. Jadi sebenarnya, aspirasi masyarakat melalui hobby dan minatnya harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Sebelumnya ungkap mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Samawa (UNSA) ini, PSSI mengajukan dana Rp 600 juta. Anggaran ini diusulkan karena PSSI tidak hanya mengakomodir atlit sepakbola tapi juga perangkat pertandingannya seperti pelatih, pengawas dan wasit. Perangkat ini harus diberikan pendidikan dan memegang lisensi, mengingat mereka sebagai pengadil lapangan yang memiliki risiko tinggi. Selain itu profesi wasit juga merupakan sumber penghidupan sebagian masyarakat. Hal ini yang disesalkan pihaknya dari pemerintah yang kurang peka dan memiliki perhatian terhadap PSSI.
Ia berharap ke depan pemerintah daerah dapat memberikan porsi dana yang pantas untuk PSSI. Dalam mengalokasikan anggaran harus bersikap adil dan proporsional. Tidak atas dasar suka dan tidak suka. “Ini aneh, kok dana club lebih besar dari PSSI. Jadi pemerintah harus belajar lagi mengenai system pengalokasian anggaran,” tukasnya.
Meski demikian minimnya anggaran ini tidak menyurutkan semangat jajaran PSSI untuk membuat daerah bangga. Pihaknya tetap bekerja maksimal dalam mempersiapkan atlet menghadapi Porprov, kendati harus dilakukan dengan cara kerja social. Salah satu contoh, membentuk tim pemandu bakat merekrut atlet sepakbola dengan cara terjun langsung ke lapangan. “Kami harus buktikan, anggaran yang minim tidak menjadi halangan untuk berprestasi,” tandasnya.
Ketua KONI Sumbawa, H. Mustami H Hamzah menilai minimnya alokasi anggaran ke PSSI itu urusan internal PSSI meski berada di bawah KONI. Yang bisa dibiayai KONI adalah yang terkait Porkab, Porprov dan PON sebagaimana undang-undang. “Jadi alokasi anggaran dari Pemda untuk PSSI tidak ada kaitannya dengan KONI. Tapi kalau urusan Porkab, Porprov dan PON, kami siap memberikan dukungan maksimal,” terangnya.
Kendati demikian, Ia prihatin dengan alokasi anggaran PSSI. Namun dia berharap tidak membuat para atlet patah semangat dan harus bisa menunjukkan mampu meraih emas pada Porprov 2018 mendatang. (JEN/SR)
