Home / Pemerintahan / Waspada Modus Akhir Tahun !! Disinyalir Banyak Proyek Fiktif
H. Asaat Abdullah ST, Ketua Partai Nasdem Sumbawa

Waspada Modus Akhir Tahun !! Disinyalir Banyak Proyek Fiktif

SUMBAWA BESAR, SR (26/12/2017)

Ketua Partai Nasdem Kabupaten Sumbawa, H. Asaat Abdullah mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai sekaligus mengawasi modus akhir tahun. Pasalnya disinyalir kuat banyak proyek fiktif. Modusnya secara administrasi lengkap tapi kenyataannya nol koma kosong. Terutama di proyek pemeliharaan jalan baik alokasi anggaran pusat (APBN), APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Untuk membuktikannya, Haji Saat—sapaan karib mantan Kadis PU Sumbawa ini, meminta untuk dilakukan pengecekan SPJ proyek tersebut. Menurut Haji Saat yang juga pakar konstruksi ini, prinsip pertanggungjawaban anggaran itu dua yaitu sah dan benar. Sah dari segi administrasi dan benar dari kondisi lapangan. Meski benar dari segi administrasi belum tentu benar dari fakta lapangan. “Ini dulu pernah terjadi dan terbukti sudah ada oknum yang masuk penjara. Dan modus ini sepertinya masih dipraktekkan sata ini. Jadi dibuktikan dengan cara cek SPJ nya,” tandasnya.

Ia mencontohkan jalan Sumbawa—Lenangguar. Terlihat sudah lama ditandai dengan membuat kotak-kotak di sejumlah titik jalan sebagai symbol untuk dilakukan pemeliharaan. Namun sampai akhir tahun ini tidak ada tanda-tanda akan dikerjakan. “Ini yang perlu dicek, apakah memang pemeliharaan jalan itu dilaksanakan tahun ini atau memang tahun depan,” tukasnya.

Modus lainnya adalah pinjam bendera. Meski secara administrasi proyek itu dikerjakan rekanan sebuah perusahaan, tapi bisa jadi kenyataan di lapangan yang mengerjakan justru ‘orang dalam’ di dinas setempat. “Dulu sudah pernah terjadi dan tidak menutup kemungkinan terjadi saat ini,” imbuhnya.

Disinggung mengenai Proyek Pasar Brang Bara, Haji Saat juga menyebutkan ada fiktifnya yakni paket tanah urugannya. Awalnya item ini tidak diakui karena dinyatakan bermasalah, namun sekarang tanah urugan itu justru dimanfaatkan dan digunakan untuk berdirinya bangunan pasar dan lainnya. “Jadi jangan anggap karena negara tidak mengeluarkan uang untuk proyek urugan itu dianggap tidak ada penyimpangan. Karena faktanya hasil dari urugan itu juga dipakai. Kasihan kontraktornya, hasil kerjanya tidak dibayar tapi tanah urugannya dimanfaatkan. Sangat tidak adil,” tudingnya. (JEN/SR)

 

Lihat Juga

JPS Gemilang III Diluncurkan, Wagub Minta Masyarakat Cintai Produk Lokal

LOMBOK TIMUR, samawarea.com (13/7/2020) Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *