SUMBAWA BESAR, SR (26/12/2017)
Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 mencapai Rp 49 Miliar. Namun alokasinya terbilang aneh, semu dan tidak jelas. Sebab tidak disebutkan jenis pekerjaan, lokasinya dimana dan berapa anggarannya. Hal ini mendapat sorotan tajam dari H Asaat Abdullah ST—mantan Kadis PU yang juga Ketua Partai Nasdem Sumbawa.
Haji Saat—sapaan singkatnya, Senin (25/12) mengaku saat menjabat kadis PU tidak pernah membuat anggaran seperti DPA Dinas PU Tahun 2018. Sebab dalam menyusun anggaran harus jelas dan nyata, untuk apa dan jumlah anggarannya berapa. Namun kali ini terlihat aneh penyusunan anggarannya bersifat lansam. Misalnya DAK infrastruktur jalan senilai Rp 49 miliar untuk satu paket. Tidak disebutkan lokasinya dimana. “Ini kan aneh bin ajaib. Dianggarkan tapi tidak diketahui untuk apa, lokasinya dimana. Harusnya jelas dan transparan agar masyarakat juga ikut untuk melakukan pengawasan,” sesal Haji Saat.
Tidak seperti dana bantuan keuangan bersifat khusus atau kerap disebut dana aspirasi dewan, yang alokasinya sangat jelas. Mulai dari item, jenis, dan jumlah anggaran bahkan dibagi per RT atau lingkungan. “Lalu mengapa yang anggarannya besar tidak disebutkan lokasinya. Ini akal-akalan apa lagi,” tukasnya.
Haji Saat menyakini ini akal-akalan bagian perencanaan. Sebab ketika ditanyakan masalah ini kepada pihak PU yang bukan bagian perencanaan, mereka tidak mengetahui dimana ruas jalan yang akan diperbaiki menggunakan DAK senilai Rp 49 miliar itu. Ini karena tidak ada dijelaskan secara spesifik lokasi jalan yang akan diperbaiki dengan dana besar tersebut. Celakanya lagi, ungkap Haji Saat, DPRD Sumbawa bungkam dan tidak mempersoalkan masalah ini. Ia menduga diamnya anggota DPRD ini karena dibungkam dengan dana aspirasi yang cukup besar, ditambah lagi tambahan tunjangan yang super gede. Jika dana aspirasi ini sebagai upaya untuk meredam dan membuat anggota DPRD bisu, Haji Saat menyatakan bahwa Partai Nasdem menolak dana aspirasi. “Luar biasa, masalah ini tidak dipertanyakan DPRD. Tidak ada control samasekali. Perencanaan alokasi DAK ini lolos mulus seperti jalan tol karena tidak dibahas Komisi III. RKA hanya dilihat langsung diketok,” ujarnya, seraya mengingatkan bahwa negara atau daerah akan kolaps dan hancur apabila DPRD nya diam.
Sementara Anggota DPRD Sumbawa dari Fraksi Nasdem, Bunardi mengakui hal itu. Dia yang tergabung dalam Komisi III, menyatakan RKA Dinas PU tidak terlalu rigit dibahas. Sebab RKA baru diserahkan ketika pembahasan. Seharusnya RKA tersebut diberikan kepada DPRD jauh hari sebelum pembahasan sehingga memiliki waktu untuk mempelajarinya. “Bagaimana kami paham dengan RKA, jika diberikan saat pembahasan berlangsung,” kata Bunardi.
Ia mengaku sempat mempertanyakan hal itu dan berharap agar item-item dalam RKA dibahas satu per satu. Tapi karena dia sendiri atau kalah jumlah dan tidak didukung anggota lain, RKA itu hanya dibuka-buka lalu diketok. “Inilah yang kemudian saya sampaikan ke Fraksi dan Partai Nasdem untuk dipelajari sebagai bahan untuk mengkritisi masalah ini termasuk pengalokasian DAK 2018 yang dinilai aneh dan tidak transparan,” pungkasnya. (JEN/SR)
