Wabup KSB Minta Pemda Sumbawa Patuhi Hukum

oleh -11 views
Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST menunjukkan hasil putusan PTUN terkait Tapal Batas

SUMBAWA BARAT, SR (20/12/2017)

Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST meminta Pemda Sumbawa untuk mematuhi asas hukum dan menerima keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait sengketa tapal batas dua wilayah, Kabupaten Sumbawa (KS) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kepada SAMAWAREA, Rabu (20/12), Fud—akrab Wabup disapa mengatakan dalam keputusan Mendagri No. 120/6227/BAK menegaskan status kepemilikan Pulau Kalong masih mengacu pada putusan Gubernur NTB nomor 298 tahun 2009 tentang penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Bunyi keputusan Gubernur tersebut bahwa Pulau Kalong masuk dalam cakupan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. “Kalau Pemerintah Sumbawa mengatakan bahwa Keputusan Mendagri tidak ada yang menyatakan bahwa Pulau Kalong masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Sumbawa Barat, kita pegang bukti suratnya sesuai dengan nomor itu,” kata Wabup.

Sebenarnya Pemerintah Sumbawa Barat berbicara mengenai Tau Samawa (orang Sumbawa), apapun keputusan Mendagri maupun Gubernur akan diterima. Sebab masyarakat Sumbawa dan KSB adalah tau Samawa yang satu suku dan bahasa. Hanya dibatasi oleh persoalan administrasi mengingat dalam proses bernegara harus ada batas wilayah administrasi pemerintahan. “Jangan karena ada batasan wilayah administrasi kita tidak satu sebagai Tau Samawa. Kita tetap satu dan sama-sama orang Sumbawa,” tegasnya.

Sebenarnya, jika keputusan Gubernur menyatakan Pulau Kalong masuk dalam batas wilayah Pemerintahan Sumbawa, pihaknya akan legowo karena dengan dikelolanya Pulau tersebut dampak positifnya akan dirasakan masyarakat KSB karena jaraknya sangat dekat. “Ini bentuk ketaatan dan kepatuhan kami terhadap kesepakatan yang dibuat antara kedua pimpinan yang difasilitasi Wakil Gubernur saat itu supaya tidak bertengkar,” ucap Wabup.

Baca Juga  Sasar Zona Merah, TAGANA dan Disos Hilangkan Kecemasan Warga Pernang  

Disinggung mengenai gugatan PTUN terkait tapal batas yang katanya dimenangkan Pemda Sumbawa, Wabup Fud Syaifuddin ingin meluruskan bahwa pengakuan itu salah. Pasalnya gugatan Pemda Sumbawa ditolak PTUN. Dalam putusan No. 17/PEN-DIS/2009/PTUN.MTR tanggal 27 Oktober 2009 bahwa gugatan Kabupaten Sumbawa tidak diterima. “Salinan Putusan PTUN kami pegang, saya menduga ada informasi yang salah yang diberikan oleh bawahannya terhadap pimpinannya sehingga Bupati Sumbawa mengeluarkan statemen seperti itu. Ini menjadi pelajaran buat aparatur di Sumbawa Barat seandainya ada bawahan kami di sini berani menyampaikan informasi keliru dan salah, maka kami akan pecat aparatur itu,” tegasnya. (HEN/SR)

dukacita dukacita bankntb