Bupati KSB Tuding Bupati Sumbawa Ingkar Janji

oleh -34 views
Bupati KSB, Dr. Ir. HW. Musyafirin MM

SUMBAWA BARAT, SR (19/12/2017)

Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Ir. H.W. Musyafirin MM menuding Bupati Sumbawa mengingkari perjanjian terkait sengketa tapal batas yang tidak menerima keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Berbicara saat Peresmian Bangunan BPTP di Poto Tano, Senin (18/12) kemarin, Bupati Musyafirin mengatakan, Gubernur NTB telah mengeluarkan SK Tapal Batas antara KSB dengan Kabupaten Sumbawa sebagai kabupaten induk. Dalam SK Gubernur ini, menyatakan bahwa wilayah yang disengketakan itu masuk dalam wilayah KSB. Terhadap SK ini, Bupati Sumbawa mengajukan gugatan PTUN dan terus bergulir hingga 10 tahun lamanya. Setelah dia terpilih sebagai Bupati KSB, dan HM Husni Djibril B.Sc terpilih sebagai Bupati Sumbawa, kedua pimpinan daerah ini membuat perjanjian bersama, yaitu menyerahkan seluruh keputusan kepada Menteri Dalam Negeri. Keduanya akan menerima apapun putusan Mendagri. Surat perjanjian bersama ini ditandatangani baik oleh Bupati KSB maupun Bupati Sumbawa disaksikan Wakil Gubernur H Muh Amin SH M.Si di ruang kerjanya. Sebulan kemudian, Menteri Dalam Negeri menerbitkan keputusan yakni menguatkan SK Gubernur NTB. Rupanya keputusan Mendagri ini kembali diprotes Sumbawa. Bupati Sumbawa tidak menerima keputusan Mendagri. “Inikan sama dengan ingkar janji, padahal kita sudah sepakat. Jika tetap seperti ini, sengketa ini tidak akan selesai-selesai,” sesal Bupati Musyafirin.

Menurut Bupati KSB, sengketa tapal batas yang berlarut-larut ini merugikan semua pihak. Pasalnya dengan sengketa tersebut Pulau Kalong yang masuk dalam tapal batas itu tidak bisa tergarap sampai ada putusan resmi kendati memiliki potensi yang luar biasa. Selain itu banyak bermunculan bangunan liar di wilayah sengketa termasuk tempat hiburan malam tanpa ijin yang kerapkali menimbulkan perkelahian hingga berujung maut. Kedua kabupaten tidak bisa bertindak karena posisinya masih status quo.

Baca Juga  Menteri PPPA Apresiasi Perhatian Pemprov Kepada Perempuan dan Anak

Jika pun Mendagri memutuskan Pulau Kalong masuk wilayah Sumbawa, KSB tidak mempersoalkannya sebab dampaknya juga berimbas ke Kabupaten sumbawa Barat. Yang penting investasi cepat masuk mengelola pulau itu daripada senegketa yang membuat kedua belah tidak dapat apa-apa.

Dengan adanya Keputusan Mendagri yang menguatkan keputusan Gubernur NTB bahwa Pulau Kalong masuk dalam kawasan KSB, itu sudah benar. Karena sepengetahuannya, apapun yang bersurat di sana pasti atas nama Desa Senayan KSB. Bahkan ada dua sertifikat sebelum pemekaran Sumbawa Barat, di wilayah tersebut mengatasnamakan Desa Senayan. (HEN/SR)

 

dukacita dukacita bankntb