Camat Lunyuk Bantah Terbitkan Rekom Pembelian BBM Bersubsidi 

oleh -10 views

SUMBAWA BESAR, SR (29/11/2017)

Camat Lunyuk, A Rais S.Sos membantah dengan tegas mengeluarkan dan menandatangani rekomendasi pengambilan BBM bersubsidi oleh pengusaha di SPBU Karang Dima. Namun tindakan itu dilakukan oknum bawahannya yang tidak diketahuinya dan tidak pernah ada perintah darinya. Hal ini ditegaskan Camat Lunyuk pada Hearing yang digelar Komisi II DPRD Sumbawa, Selasa (28/11) kemarin dan dihadiri jajaran Asosiasi Pengusaha Lingkar Selatan (APLS), Kepala Pertamina Depot Badas, pengusaha SPBU, kejaksaan, kepolisian, camat di wilayah selatan Sumbawa, Bagian Pemerintahan Setda Sumbawa dan sejumlah LSM. Penegasan ini sekaligus klarifikasi atas adanya penerbitan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dari pihak Kecamatan Lunyuk yang ditandatangani Kasi Trantib setempat, Syafruddin.

Dijelas Rais, berdasarkan SK Bupati, pelimpahan kewenangan dari bupati ke kecamatan diberikan kepada Camat. Kemudian dalam pelaksanaan kewenangan itu ke bawah, sepanjang tidak ada perintah dari Camat, maka unsure lain di tingkat kecamatan tidak dapat melakukan tindakan termasuk mengeluarkan atau menandatangani rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang diajukan pengusaha. “Saya sebagai camat maupun pribadi tidak pernah memerintahkan atau mendelegasikan kewenangan itu kepada siapapun termasuk Kasi Trantib untuk melakukan penandatanganan dan penerbitan rekomendasi pembelian BBM oleh pemegang ijin usaha pembelian minyak. Atas dasar laporan itu saya menduga bahwa telah terjadi penerbitan atau pembuatan rekomendasi secara sembunyi-sembunyi,” tukasnya.

Di bagian lain Camat Rais mempertanyakan apakah masih sangat urgen rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dikeluarkan Camat. Jika masih urgen, pengawasan penyalurannya harus diperketat. Ia menyarankan kepada pemegang ijin atau dinas instansi terkait ketika mengambil BBM harus melaporkan diri kepada pihak kecamatan dan Polsek. Jika melapor ke kecamatan harus disaksikan pihak Polsek, demikian sebaliknya. Termasuk menghadirkan fisik barang (BBM) yang dibeli. Ini untuk mewaspadai tindakan yang tidak diinginkan. “Jangan sampai di sepanjang jalan BBM itu dover kemana-mana, yang pulang hanya truknya saja, sehingga hajat rekom untuk kepentingan masyarakat banyak tidak tercapai,” imbuhnya.

Baca Juga  Garda NasDem Nyatakan Sikap Dukung Amin Jadi Cagub NTB

Camat Rais juga meminta aparat penegak hukum dapat bersikap bijak. Ketika dalam penyaluran BBM bersubsidi terjadi penyimpangan, diharapkan tidak serta merta melibatkan Camat selaku penerbit rekomendasi. Camat yang diberikan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan rekom tidak harus ikut bertanggung jawab terhadap persoalan pidana yang dibuat pemegang ijin. Pasalnya rekomendasi diterbitkan camat dan diberikan kepada pengusaha karena pengusaha itu memiliki ijin. Ijin baru bisa diterbitkan karena secara langsung yang bersangkutan telah menyatakan dan mengikat diri mematuhi segala peraturan yang berlaku dan tidak mendistribusikan BBM selain kepada peruntukannya. “Kalau misalnya yang bersangkutan yang mendistribusikan tidak tepat sasaran, bukan serta merta menyalahkan dan menyeret penerbit rekom ke ranah hukum. Kalau itu menjadi pola pikir, yang harus diseret adalah yang membuat UU,” kata Rais.

Hal yang sama diungkapkan pejabat yang mewakili Camat Labangka. Persoalan BBM subsidi ini menyangkut administrasi perijinan dan perlaksanaan penyaluran BBM. Ia mengaku baru mengetahui sekarang bahwa Camat tidak berwenang lagi menerbitkan rekomendasi BBM sebagaimana UU No. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa urusan pertambangan dan energi ini sudah ditarik ke pusat. Masalahnya, adanya perubahan ini tidak semua diketahui jajaran kecamatan. Untuk itu dia meminta Pemda maupun instansi terkait dapat mensosialisasikannya bukan hanya kepada camat tapi juga pemilik SPBU.

Ia mengakui adanya indikasi penyalahgunaan BBM Subsidi. Sebab pemilik rekom tidak sepenuhnya menyalurkan BBM itu kepada yang berhak, melainkan sebagian besar dijual kepada perusahaan yang mengerjakan proyek jalan yang seharusnya menggunakan BBM non subsidi. “Yang menjadi pertanyaan kami siapa mengawasi masalah ini ?” ujarnya.

Baca Juga  Saogi, Ojek Terbaik Bulan ini Versi Satlantas Polres Sumbawa

Berbeda dengan Camat Orong. Melalui perwakilannya, Awaluddin, mengaku mengetahui jika camat tidak lagi berwenang menerbitkan rekomendasi BBM. Ia mengaku sempat dipaksa untuk menerbitkan dan menandatangani rekomendasi. Tentu saja dia menolak selain bukan kewenangan, dan tidak ingin brmasalah, juga karena ijin usaha pengusaha tersebut sudah kadaluarsa. “Sampai-sampai saya dilaporkan menyulitkan masyarakat,” akunya.

Menyikapi hal itu, Yuni Ilmi Kurniati mewakili Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa, menyatakan bahwa sejak Mei 2017 lalu terbit SK Bupati No. 589/2017 yang memberikan kewenangan kepada camat untuk mengeluarkan 5 jenis perijinan. Namun dari 5 jenis perijinan itu tidak termasuk rekomendasi BBM Bersubsidi. “Artinya Camat tidak berwenang mengeluarkan ijin atau rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi seperti yang selama ini dilakukan,” tegasnya, seraya mengaku jika SK ini sudah diterima dan diketahui semua camat. (JEN/SR)

dukacita dukacita bankntb