Resmi Diketok, APBD Sumbawa 2018 Capai 1,666 Triliun

oleh -23 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (15/11/2017)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 resmi diketok DPRD setempat, Rabu (15/11). Keputusan itu dicapai dalam Rapat Paripurna IV dengan agenda Penyampaian Laporan Komisi-komisi terhadap Ranperda APBD 2018, Persetujuan/Penetapan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Sumbawa, di DPRD Sumbawa, Rabu (15/11). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Lalu Budi Suryata SP didampingi tiga pimpinan lainnya, Dr. Drs H. Arachman Alamudy SH MSi, H. Ilham Mustami S.Ag, dan Kamaluddin ST M.Si ini dihadiri langsung Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc, anggota Forkopimda, pimpinan OPD, dan segenap anggota DPRD Sumbawa.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris DPRD Sumbawa, H. Amri S.Sos M.Si membacakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp. 1.666.796.477.639 (1,666 triliun). Rinciannya terdiri dari Pendapatan Rp 1.632.004.948.475,00, Belanja Rp 1.661.796.477.639,00 dan terjadi deficit mencapai Rp 29.791.529.164. Untuk pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Rp 34.791.529.164,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 5.000.000.000,00 sehingga jumlah pembiayaan Netto Rp. 29.791.529.164,00.

Sebelum palu diketok, Komisi-komisi di DPRD menyampaikan laporannya. Dalam penyampaiannya, komisi dewan ini memahami kondisi keuangan daerah yang cukup memprihatinkan. Hal itu terlihat pada saat pembahasan berlangsung, hampir seluruh perangkat daerah mendapatkan pagu anggaran yang lebih rendah dari tahun-tahun anggaran sebelumnya. Akibatnya ada sejumlah program dan kegiatan berskala prioritas dan penting, harus ditunda pelaksanaannya. Selain itu ada beberapa program dan kegiatan yang usulkan sudah realistis dan rasional serta mengedepankan prinsip skala priorias. Selama proses pembahasan berlangsung, masukan dan saran disampaikan kepada OPD mitra, sebagai salah satu upaya untuk memacu semangat dalam rangka meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu Komisi-komisi dewan menyepakati agar program tersebut dapat disetujui untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 mendatang.

Menanggapi laporan komisi ini, Bupati Sumbawa menyampaikan pendapat akhirnya yang diawali dengan ucapan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang telah melakukan pembahasan sesuai jadwal sehingga Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 dapat disetujui bersama. Yang selanjutnya Raperda ini dapat segera dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Baca Juga  Menilai Kinerja Kapolda NTB Jelang Pilkada Serentak

Dijelaskan, kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam APBD 2018 ini, merupakan dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan proses pembangunan yang telah dilaksanakan, dan diarahkan pada upaya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Grand concept yang terkandung dalam visi dan misi tersebut secara subtansial ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disebutkannya bahwa tema pembangunan daerah tahun 2018, adalah “percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui  pembangunan infrastruktur, peluang investasi produk unggulan dan inovasi daerah”. Tema pembangunan tersebut diterjemahkan dalam 9 prioritas pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, percepatan pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, pengembangan agribisnis dan peningkatan produksi pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan investasi, peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kearifan lokal, serta pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

Untuk itulah, pada Tahun Anggaran 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan terus fokus pada pencapaian dari 9 prioritas tersebut, sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkannya, diperlukan pendanaan yang relatif sangat besar. “Terbatasnya sumber pendanaan yang kita miliki, maka kita dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” katanya.

Terkait dengan hasil pembahasan bersama Komisi-Komisi DPRD, pemerintah daerah terus berupaya secara optimal melakukan perbaikan tata kelola pengelolaan PAD. Saat ini sedang dilakukan perubahan regulasi pada sektor Pajak Hiburan dan Retribusi yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata yang sangat potensial menjadi sumber pendapatan daerah, pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai dasar penetapan pajak PBB P-2, peningkatan kualitas pasar rakyat, rumah sakit dan puskesmas, pelayanan kesehatan ternak dan lain-lain. Terhadap rencana belanja daerah tahun 2018, Bupati mengaku telah mengalokasi belanja pendidikan sebesar 27,86 persen, sehingga memenuhi ketentuan minimal 20 persen dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Demikian dengan belanja kesehatan sebesar 14,96 persen sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Baca Juga  KSB Kekurangan Khotib, IKADI Gelar Pelatihan Khotib

Pihaknya juga terus mendukung pembangunan desa sesuai kewenangan yang dimiliki dengan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa sebesar 10 persen dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sesungguhnya sambung Bupati, tentu memiliki semangat yang sama, berusaha seoptimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan berlaku. Memadukan pendekatan teknokratis dan pendekatan politis, pendekatan bottom-up dan pendekatan top-down serta pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan penganggaran. Selain itu membutuhkan seni dan kematangan dalam memperjuangkan aspirasi tersebut dalam tataran kebijakan publik. “Semua itu kita lakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) sehingga dari tahun ke tahun kualitas perencanaan dan penganggaran kita semakin meningkat,” imbuhnya.

Terkait permasalahan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menjadi sorotan Badan Anggaran, Fraksi-fraksi dan Komisi-komisi DPRD, tetap menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi pemerintah daerah. Karena itu Bupati menginstruksikan kepada semua pimpinan perangkat daerah beserta seluruh jajarannya untuk menyikapi dan menindaklanjuti semua permasalahan tersebut dan mengambil langkah-langkah strategis baik dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawabannya. “Kami menyadari bahwa perjalanan proses pembahasan yang telah berlangsung selama ini begitu dinamis, berbagai argumentasi, pendapat, saran, pertanyaan dan harapan juga diwarnai oleh kritik, saran, perdebatan dan interupsi. Kami yakin, semua dinamika yang berlangsung sejatinya dilandasi oleh semangat kemitraan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai fungsi kita masing-masing, dilandasi semangat dan visi yang sama dalam mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang hebat dan bermartabat sesuai visi “Terwujudnya Masyarakat Sumbawa yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong” pungkasnya. (JEN/SR)

dukacita dukacita bankntb