DPRD Lakukan Singkronisasi, Anggaran KONI Sumbawa Bertambah

oleh -1 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (14/11/2017)

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan singkronisasi anggaran hasil pembahasan komisi-komisi, Selasa (14/11). Pasalnya ada beberapa program yang harus dilakukan penambahan anggaran. Rapat ini dipimpin Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD Sumbawa L Budi Suryata SP, didampingi sejumlah pimpinan yakni Dr. Drs H. Arachman Alamudy SH MSi, H. Ilham Mustami S.Ag, Kamaluddin ST M.Si serta dihadiri Anggota Banggar di antaranya Salamuddin  Maula, Berlian Rayes , Ida Rahayu,  Salman Alfarizi, Muhammad Saad , Ismail Mustaram , Bunardi, H A. Rakhman HMS, Andi Rusni, Syamsul Fikri, Muhammad Faesal, dan H Zulkarnaen. Dari pihak eksekutif hadir Ketua Tim Anggaran Pemda Drs. H Rasyidi Mukhtar  yang juga Sekda Sumbawa, Drs. H Baharuddin MM, Didi SE, Dwi R. Rahayu dan jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut dibahas penyesuaian Anggaran yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Di antaranya peningkatan kualitas aparatur, peningkatan kualitas jalan menjadi mantap, dukungan  pada KONI sebagai wujud pembinaan olahraga di Kabupaten Sumbawa, dan skala prioritas lainnya.

Ditemui usai rapat, Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H Ilham Mustami S.Ag mengakui jika singkronisasi sudah dilakukan. Ada beberapa usulan di tingkat komisi yang perlu disingkronisasikan di antaranya peningkatan kapasitas aparatur dengan penambahan anggaran untuk Diklatpim pejabat eselon II, III dan IV. Karena dengan terjadinya mutasi beberapa kali ini banyak aparatur yang memegang jabatan belum mengikuti Diklatpim. “Jadi untuk bisa maksimal dalam bekerja maka perlu diikutkan Diklatpim,” ujar Haji Ilham.

Baca Juga  Bupati Ingatkan Aparatur Tidak Khianati Kepercayaan Masyarakat

Diklatpim merupakan sesuatu yang prioritas karena masih terlalu banyak pegawai-pegawai yang belum mengikuti Diklat baik yang sudah lama menjabat maupun yang baru menjabat. Misalnya Sekretaris DPRD H Amri S.Sos M.Si yang sudah beberapa beberapa tahun menjabat Eselon II belum mengikuti Diklatpim dan akan mengikutinya dalam waktu dekat. Sebelumnya anggaran Diklatpim ini ditolak TAPD dengan alasan keterbatasan anggaran. Namun karena menilai kegiatan tersebut menyangkut hajat hidup Aparatur Sipil Negara kedepan, sehingga seluruh anggota Komisi I DPRD Sumbawa bersepakat untuk memberikan dukungan anggaran yang cukup besar kepada perangkat daerah yang anggaranya diambil dari anggaran program aspirasi. Dukungan yang diberikan Komisi I ini sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap penyelengaraan pembangunan di daerah dalam rangka menuju Kabupaten Sumbawa yang hebat dan bermartabat.

Kemudian usulan KONI dalam rangka pembiayaan atlet yang mengikuti Porprov 2018 sudah disetujui adanya tambahan. Awalnya KONI Sumbawa mengusulkan Rp 4,2 miliar namun disetujui hanya Rp 1,5 miliar. Setelah disingkronisasi ada tambahan menjadi Rp 3 miliar. Ia berharap jika pada Porprov lalu Sumbawa menjadi Runner Up dengan mengikuti 14 cabang olahraga (Cabor), pada Porprov 2018 mendatang dengan mengikutkan 27 Cabor bisa meraih juara umum. “Kami di DPRD sangat mendukung sekali target-target yang telah ditetapkan,” imbuhnya.

Singkronisasi juga dilakukan untuk pembangunan sel tahanan Polres Sumbawa agar kondisinya representative. Dukungan anggaran juga untuk pelaksanaan Saka Word Championship 2018 sebesar Rp 200 juta yang akan diselenggarakan sebanyak 4 seri dan puncaknya nanti dirangkaikan dengan agenda Festival Pesona Moyo 2018. Ini dinilai prioritas karena Barapan Kebo diupayakan menjadi salah satu event yang masuk agenda nasional. Barapan Kebo Sumbawa juga ditargetkan menjadi salah satu event pagelaran Asia Day Carnaval Festival. “Ini awalnya permintaan dari salah satu Staf Ahli Menteri Pariwisata yang akan mengambil event Barapan Kebo untuk dimasukkan dalam Asia Day yang dinilai sangat econik karena tidak ada duanya di dunia dan disetarakan dengan Karnaval Banyuwangi,” jelasnya.

Baca Juga  Pemprov NTB dan Ningxia Tiongkok Jajaki Kerjasama Pariwisata dan Produk Halal

Singkrionisasi juga dilakukan terhadap anggaran Dikbud Sumbawa yaitu untuk pembuatan cetakan atau produksi ijazah. Pada tahun-tahun sebelumnya cetak ijazah ini dilakukan di tingkat propinsi, dan mulai Tahun 2018 kewenangan itu dilimpahkan ke kabupaten. Dengan adanya alokasi cetak ijazah ini, tidak perlu ada kekhawatiran tamatan SD dan SMP di 2018 kekurangan ijazah. (JEN/SR)

 

dukacita dukacita bankntb