PDPGR Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan di Desa Tapir Seteluk

oleh -35 views

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS PMPD KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SUMBAWA BARAT, SR (09/11/2017)

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sangat gencar memerangi kemiskinan  melalui program unggulannya, Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang sudah berjalan hampir dua tahun ini. PDPGR yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat ini juga menyasar masyarakat di Desa Tapir Kecamatan Seteluk. Tidak mengherankan jika angka kemiskinan di desa tersebut turun drastis sesuai dengan indikator yang ditetapkan pemerintah.

Kepala Desa Tapir, Zainuddin pada acara Deklarasi Angka Kemiskinan Tingkat Desa melaporkan angka kemiskinan di desanya menurun menjadi 13 KK yang terdiri dari 34 jiwa. Hal ini setelah pihaknya bersama agen PDPGR, melakukan verifikasi dan validasi data berulang kali menggunakan sistem by name by address. Verifikasi ini juga dibantu Babinsa, Babinkamtibmas, para ketua RT/RW, dan kepala dusun yang didampingi tim dari kabupaten. Verifikasi ini juga mengacu pada 16 indikator yang disempurnakan BPS dan keputusan menteri Sosial No. 146/HUK/2013 tentang Fakir Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu. “Dasar verifikasi dan validasi data kemiskinan di Desa Tapir ini adalah data BDT tahun 2015 dengan jumlah data BDT awal 710 jiwa yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk diverifikasi oleh masing-masing daerah,” imbuhnya.

Zainuddin mengaku rendahnya angka kemiskinan di Desa Tapir tidak terlepas dari sinergitas program pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan model pengelolaan yang baik dan transparan. Selain itu program pemerintah daerah melalui PDPGR langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Baca Juga  Diduga Pengungsi Keracunan Massal, Kapolres Minta Maaf

Lebih jauh diungkapkan Zainuddin, masyarakat miskin di desanya sebagian besar pendatang yang awalnya mencari nafkah di tempat ini lalu pindah. Ada juga masyarakat miskin yang sulit diberikan bantuan karena tidak memiliki tanah dan menumpang di lahan milik orang. “Ini yang membuat kami bingung untuk memberikan bantuan seperti bedah rumah, air bersih, dan jamban. Sebab syarat utama bantuan itu harus memiliki tanah sendiri. Seandainya kasus seperti ini tidak ada, saya yakin tidak ada masyarakat Desa Tapir yang miskin,” tegasnya.

Koordinator Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten, H. Tuwuh SAP mengatakan, program bupati sudah berjalan selama hampir dua tahun dengan target mengentaskan kemiskinan. Di antara program itu adalah BPJS gratis, serta Bantuan Pariri dan Bariri. “Jadi kita verifikasi untuk mengukur sejauhmana keberhasilan sejumlah program pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan ini,” ujarnya.

Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di KSB 16,40 persen. Menurut Tuwuh, memang terjadi penurunan namun masih berkutat di angka 16%, padahal program PDPGR sudah berjalan hampir dua tahun. Pemerintah daerah beranggapan ada yang salah dengan pola pikir masyarakat ini yang senang menjadi orang miskin untuk mendapatkan bantuan. Inilah yang disebut penyakit mental. “Untuk itu kami melakukan verifikasi dan validasi yang begitu ketat dengan 16 kriteria yang sudah ditentukan, dan anggapan itu betul. Hasil verifikasi hanya bisa terjaring 13 KK dan 35 jiwa, bahkan ini sangat jauh dengan data BDT berkisar 710 jiwa,” pungkasnya. (HEN/SR)

 

dukacita dukacita bankntb