SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, SR (03/11/2017)
Beragam aspirasi mengemuka dalam pemandangan umum yang disampaikan 9 fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap penjelasan Bupati Sumbawa terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lalu Budi Suryata SP didampingi pimpinan lainnya H Ilham Mustami S.Ag dan Kamaluddin ST M.Si, dihadiri Bupati Sumbaqwa yang diwakili Asisten III, A. Rahim S.Sos, unsure Forkopimda dan sejumlah kepala OPD.
Seperti yang disampaikan Fraksi PAN melalui Jubirnya, Mustajab yang menyoroti tersendatnya pembangunan Pasar Utan, Pasar Brang Bara serta beberapa proyek fisik lainnya. Kenyataan itu harus menjadi pelajaran dan evaluasi dalam mekanisme menentukan pemenang lelang. Kemudian pendistribusian bantuan keuangan khusus kepada desa di akhir tahun menyulitkan desa dalam merealisasikan kegiatan yang direncanakan terutama kegiatan fisik yang membutuhkan waktu panjang. Karena itu PAN berharap untuk tahun 2018 dapat direalisasikan di awal tahun. Di bagian lain PAN juga mengkritisi Dinas Pariwisata yang dinilai belum memiliki program yang mampu memberikan keyakinan sebagai OPD yang mengemban amanat untuk mengatur dan membuat kebijakan dunia kepariwisataan di Kabupaten Sumbawa. Demikian dengan BKPP sebagai OPD yang bertanggung jawab untuk mengelola SDM ASN di lingkungan Kabupaten Sumbawa harus menunjukkan prioritas pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu mengantisipasi dinamika lingkungan eksternal seperti tuntutan masyarakat terhadap layanan yang prima dari sisi kecepatan maupun kualitasnya.
Kemudian Fraksi PPP melalui jubirnya, Ismail Mustaram SH menyampaikan 8 permintaan. Di antaranya perhatian pemerintah terhadap kegiatan belajar mengajar SDN Lempeh sebagai dampak dari pelebaran Jalan Garuda, hotmix ruas Simpang Jalan Negara (SJN) Labuhan Mapin-Mapin Beru, SJN-Dusun Ai Jati Mapin Kebak, SJN-Usar Mapin samping kantor Camat Alas Barat, dan SJN-Terusa Kecamatan Buer. PPP juga meminta pemerintah daerah menutup operasional Café Batu Guring di wilayah perbatasan Kabupaten Sumbawa-KSB, mengalokasikan anggaran rehabilitasi pembangunan Cekdam Slang Bali, Desa Semamung karena sudah rusak parah akibat diterjang banjir awal tahun 2017, serta membangun tower telekomunikasi di wilayah Desa Telaga Kecamatan Lenangguar dan pembangunan fasilitas air bersih, maupun pembangunan talud/pengaman tebing sungai di wilayah dekat SDN Jelapang Kecamatan Lunyuk.
Fraksi Hanura melalui jubirnya, Cecep Lisbano S.IP hanya meminta agar semua proyek fisik yang dikerjakan dalam tahun 2017 seperti kegiatan hotmix jalan, dan Pembangunan Pasar Modern Brang Bara, dapat selesai tepat waktu dan tepat mutu.
Fraksi PDIP yang disampaikan Junaidi, meminta pemerintah untuk meningkatkan mutu infrastruktur ruang kelas sekolah yang layak, dan pemerataan peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang memadai terutama di sekolah yang berada di pelosok atau daerah terpencil. Hal yang sama juga menjadi perhatian untuk pelayanan kesehatan.
Selanjutnya Fraksi Golkar melalui jubirnya Akhmadul Kusasi SH salah satunya mendesak pemerintah memperhatikan kebutuhan pokok petani seperti, kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk maupun obat-obatan pertanian, kelangkaan bibit unggul, serta tidak relevannya antara biaya yang dikeluarkan petani dengan pendapatan yang diperoleh pasca panen karena tidak adanya jaminan kestabilan harga.
Fraksi Gerindra yang disampaikan Syarifuddin memberi warning kepada Bupati Sumbawa agar cermat, obyektif dan berhati hati dalam menganalisa persoalan yang timbul dalam pembangunan Pasar Brangbara. Ada kekhawatiran proyek itu tidak rampung tepat waktu yang bisa merugikan keuangan daerah. Kemudian peningkatan jalan (hotmix) di beberapa ruas jalan di Sumbawa yang pengerjaannya sangat lamban. Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah serius menyikapi aksi pembabatan hutan di lokasi transmigrasi Brang Lamar Kecamatan Lunyuk terutama daerah pesisir pantai pasir putih sepanjang 2 Km yang telah dialih-fungsikan sebagai lahan penanaman jagung dan telah diklaim oleh oknum tertentu (aparatur) saat menjabat di kecamatan tersebut.
Fraksi Nasdem meminta pemerintah serius memikirkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah karena banyak sampah menumpuk di pinggir ruas jalan negara baik di wilayah timur ataupun barat. Fraksi Nasdem juga meminta untuk menganggarkan mobil pemadam kebakaran yang ditempatkan di setiap zona. Selain itu berkoordinasi pemerintah propinsi dan pusat terkait pengamanan laut di Teluk Saleh karena masih maraknya kegiatan ilegal fishing (penangkapan ikan secara ilegal) seperti menggunakan sistem pengeboman, potasium dan obat-obat lain yang berbahaya.
Fraksi Bintang Keadilan yang disampaikan Khaeruddin SE, meminta pemerintah menertibkan dan menhentikan aktivitas operasional perusahaan yang mengolah sumberdaya alam batuan dan mineral yang ijinnya sudah habis masa berlaku. Meminta segera dilakukan relokasi terhadap Puskesmas Batu Lanteh dan Moyo Hulu. Menekankan adanya pembinaan maksimal kepada kepala desa untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini mengingat sudah banyak Kades terjerat hukum. Bintang Keadilan juga meminta Pemda memberikan kewenangan kepada pemerintah kecamatan untuk pendataan dan perekaman serta penerbitan surat keterangan kependudukan.
Fraksi Demokrat melalui jubirnya, Budi Kurniawan meminta Pemda mengevaluasi retribusi parkir guna mnegantisipasi peluang kebocoran pendapatan, mulai dari praktek pungli petugas parkir hingga dugaan permainan oknum yang bertugas melakukan pengelolaan hasil penarikan retribusi parkir. Fraksi Demokrat juga mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa memberi reward kepada juru pungut yang melebihi target pungutan berupa naik haji atau umroh, atau diberikan sepeda motor dan reward lainnya sebagai apresiasi pemerintah. (JEN/SR)
