Ditahan 120 Hari, Dirut BPR Sumbawa Gugat Ganti Rugi

oleh -28 views
Dirut BPR Sumbawa Ikhwan SE didampingi Pengacaranya, Dr. Umaiyah SH MH saat memenangkan gugatan Praperadilan

SUMBAWA BESAR, SR (29/10/2017)

Dr. Umaiyah SH MH segera menggugat Kapolri, Kapolda NTB dan Kapolres Sumbawa atas penahanan yang dilakukan terhadap kliennya, Ikhwan SE—Direktur Bank BPR Sumbawa, selama 120 hari. Penahanan terhadap kliennya ini dilakukan secara tidak sah, karena penyidik Polres Sumbawa tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus perbankan sesuai peraturan OJK No. 22/PJOK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan pasal 1 ayat (4). Bahwa penyidik OJK adalah pejabat penyidik kepolisian RI dan/atau Pejabat PNS yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Bahwa peraturan OJK No. 22 Tahun 2015 merupakan peraturan khusus yang mengenyampingkan peraturan yang umum. Sebab tindak pidana perbankan ini adalah tindak pidana khusus sehingga penyidik yang menangani harus memiliki keahlian perbankan. Hal inilah yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Sumbawa mengabulkan gugatan Praperadilan yang diajukan Direktur BPR Sumbawa, M. Ikhwan SE pada sidang putusan, 14 Agustus 2017.

Saat itu hakim I Gede Astawa SH—hakim yang menyidangkan gugatan itu menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap penggugat (Ikhwan SE) tidak sah, serta kepolisian Polres Sumbawa tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus perbankan. Yang berwenang adalah penyidik Polri yang dipekerjakan oleh OJK. “Dengan tindakan polisi yang gegabah, klien kami merasa dirugikan baik moril maupun materil. Bayangkan klien kami ditahan selama 120 hari dengan prosedur yang salah. Klien kami tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan nama baik diri maupun keluarganya tercemar. Sebagaimana dalam peraturan, orang yang dirugikan badan pemerintah, berhak menuntut ganti rugi,” tegas Umaiyah.

Baca Juga  Enam Perintah Presiden untuk Berantas Narkoba

Gugatan ganti rugi ini ungkap Umaiyah akan diajukan secepatnya. Saat ini pihaknya tengah menyusun gugatan. “Segera kami ajukan, ini hak yang harus diperjuangkan,” tandasnya.

Seperti diberitakan, 14 Agustus 2017 lalu, Pengadilan Negeri Sumbawa mengabulkan gugatan Praperadilan yang diajukan Direktur BPR Sumbawa, M. Ikhwan SE. Selain mengabulkan gugatan tersebut, I Gede Astawa SH—hakim yang menyidangkan gugatan itu juga menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap penggugat (Ikhwan SE) tidak sah, serta kepolisian Polres Sumbawa tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus perbankan. Dalam sidang tersebut, Ikhwan didampingi Kuasa Hukumnya Dr. Umaiyah SH MH dan Syamsuddin SH, serta belasan karyawan BPR, sedangkan tergugat diwakili Kasat Reskrim AKP Elyas Ericson, Kamil Takwim SH selaku pengacara dan sejumlah penyidik. Sebelumnya, Ikhwan melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan ke PN Sumbawa. Intinya mempersoalkan kewenangan penyidik Polres Sumbawa dalam menangani kasus tindak pidana perbankan, terkait dana cash back di PD BPR NTB Sumbawa.

Menurut Humas PN Sumbawa, I Gede Putra Astawa SH, dikabulkannya gugatan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan. Hakim sependapat dengan kuasa hukum penggugat maupun ahli pidana dari UNRAM yang menyatakan bahwa penyidik Polres Sumbawa tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan yang menetapkan Dirut BPR Sumbawa sebagai tersangka. Hal ini berdasarkan UU OJK nomor 21 tahun 2011 yang turunannnya peraturan OJK No. 22/PJOK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan pasal 1 ayat (4). Bahwa penyidik OJK adalah pejabat penyidik kepolisian RI dan/atau Pejabat PNS yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. ‘’Dari situ ditariklah kesimpulan, Polri itu berwenang. Karena aturan di KUHAP penyidik itu jelas Polri dan Penyidik PNS (PPNS). Ada undang-undang yang mengatur PPNS diberi kewenangan seperti penyidik. Undang-undang OJK nomor 21 tahun 2011 pasal 49 merupakan pintu masuknya selain penyidik Polri atau PPNS. Tahun 2015 terbitlah peraturan OJK yang baru dengan syarat yang lebih khusus lagi. Yakni penyidik Polri yang dipekerjakan oleh OJK. Jika mengacu pada peraturan turunannya, suka atau tidak suka itu adalah pedomannya,” ungkap Astawa.

Baca Juga  Minta Dilibatkan, Puluhan Sopir Dump Truck Gelar Aksi Mogok  

Terkait yurisprudensi dalam putusan perkara ini, Astawa mengatakan, penetapan tersangka tidak hanya pada dua alat bukti, tapi juga melihat apakah penyidik tersebut berwenang atau tidak menangani perkara tersebut. Untuk diketahui ungkap Astawa, praperadilan ini bukan mempersoalkan pokok perkara kasus tersebut. Namun lebih pada sah atau tidaknya kewenangan penyidik dalam menangani kasus ini. Astawa mengaku putusan pengadilan menyatakan penyidik kepolisian tidak memiliki kewenangan menangani kasus itu yang secara tidak langsung semua produk penyidikan cacat termasuk penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan, menjadi cacat hukum. Agar produknya tidak cacat tentu harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU OJK berikut turunannya. “Putusan Praperadilan di PN sudah final dan mengikat, sebab upaya hukum banding sudah dicabut oleh MK. Jadi penyidik kepolisian tidak bisa melakukan upaya banding atau Kasasi,” pungkasnya. (JEN/SR)

dukacita dukacita bankntb