Proyek Tanah Urug Pasar Brangbara Kini Tanggungjawab PT Tiba Papua

oleh -27 views
Pasar Brang Bara

Tanpa Tambahan Biaya dan Waktu

SUMBAWA BESAR, SR (24/10/2017)

PT Tiba Papua tidak hanya menangani konstruksi Pasar Brangbara, namun juga tanah urugan yang dianggap bermasalah. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang terungkap dalam Rapat TP4D yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa, Senin (23/10). Rapat dipimpin Ketua TP4D, Erwin Indrapraja SH MH yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 13.00 Wita ini menghadirkan para ahli konstruksi dari berbagai elemen di antaranya dari jasa konstruksi, Laboratorium PU, Universitas Samawa (UNSA), dan PU-Pera. Selain itu Kontraktor PT Tiba Papua yang diwakili Pelaksana Teknis Perusahaan Sukmayadi dan Humas Andi Kevin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ridwan, Kuasa Pengguna Anggara (KPA) Drs. H. Arif M.Si, Konsultan Pengawas M Basori, Konsultan Perencana dan Inspektorat Daerah.

Ketua TP4D Sumbawa, Erwin Indrapraja SH MH yang dikonfirmasi SAMAWAREA usai rapat menyebutkan, hasil ujilab material yang digunakan dalam pengurugan Pasar Brangbara sudah sesuai. Persoalannya hanya kurang padat, sehingga lantai pasar tersebut dikhawatirkan tidak bertahan lama. Meski demikian pembangunan konstruksi Pasar Brangbara tidak berpengaruh terhadap tanah urgan tersebut. Sebab konstruksinya memiliki kekuatan karena didukung dengan ketebalan dan kedalaman pondasi di samping material yang ada. Yang dibahas dan dikaji dalam rapat itu adalah apakah tanah urugan yang kurang padat ini diswakelolakan atau dikerjakan dari nol. Jika ini dilakukan ungkap Erwin—sapaan Ketua TP4D yang Kasi Intel Kejaksaan ini, akan berpengaruh terhadap pembangunan konstruksi yang hanya memiliki waktu yang sangat mepet. Akhirnya diputuskan bahwa pemadatan lantai (tanah urugan) Pasar Brangbara menjadi tanggungjawab PT Tiba Papua tanpa adanya penambahan biaya maupun penambahan waktu. Hal ini disanggupi pihak kontraktor dengan membuat pernyataan. “Pemadatan lantai sudah disanggupi kontraktor pembangunan pasar itu, tidak ada tambahan biaya dan waktu. Artinya semua harus tuntas dalam waktu 70 hari terhitung sejak 12 Oktober. Sedangkan anggaran pengurugan harus dikembalikan ke kas daerah,” pungkas Erwin.

Baca Juga  Pemberitahuan Pengadaan Tanah Pembangunan PLTU Sumbawa 2

Sebelumnya proyek tanah urugan Pasar Brang Bara ini dikerjakan CV. Khalifah. Dananya senilai Rp 197 juta yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sumbawa. Namun dalam pengerjaannya diduga bermasalah karena terindikasi adanya perbuatan melawan hukum. Ini salah satu alasan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Sumbawa menolak permintaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memberikan pendampingan proyek tersebut. (JEN/SR)

dukacita dukacita bankntb