SPS Demo Damai, Bagi-bagi Jajan

oleh -9 views

SUMBAWA BESAR, SR (16/10/2017)

Para petani yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan Sumbawa (SPS) menggelar aksi demo di Kantor Bupati Sumbawa. Aksi tersebut berjalan damai, tidak ada ketegangan dalam aksi memperingati Hari Pangan Dunia ini. Bahkan baru aksi kali ini wajah aparat tampak tenang, tersenyum bahkan riang gembira. Pasalnya, massa aksi yang semuanya perempuan ini membagikan-bagikan jajanan yang berbahan dasar pangan petani setempat.  “Coba semua peserta aksi seperti ini, pasti aman dunia,” celetuk salah seorang aparat.

Dalam orasinya, Nuraidah—Korlap aksi yang juga Ketua Badan Eksekutif Komunitas SPS mengatakan, penetapan NTB sebagai lumbung pangan nasional yang difokuskan pada Kabupaten Sumbawa, Bima dan Dompu bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan dalam negeri guna meningkatkan produktifitas hasil pertanian. Di Sumbawa, berbagai program dan kebijakan yang mendukung keberhasilan program justru membuat perempuan semakin tidak berdaulat dan terpinggirkan dalam mengelola sumber-sumber kehidupannya. Sementara dalam penyusunan perencanaan program maupun penyusunan gagasan untuk program tersebut tidak melibatkan perempuan tapi hanya dilibatkan dalam pelaksanaannya. Seperti program penyeragaman benih jagung, padi, dan kedelai (Pajale)bersamaan dengan pupuk kimia untuk petani. Dampak dari adanya program tersebut, petani perempuan tidak bisa menentukan benih apa yang akan ditanam. Sementara benih Pajale hibrida yang diberikan pemerintah tidak bisa dimuliakan lagi oleh petani, dan dalam penggunaannya membutuhkan pupuk kimia yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh petani. Selain itu benih local yang dimiliki petani secara turun temurun sudah mulai hilang. Situasi tersebut merampas hak-hak perempuan yang dijamin dan dilindungi dalam Cedaw, Sipol dan Ekosob. Terkait kondisi itu, SPS Sumbawa menyampaikan tuntutan. Pertama, pemerintah harus mengurangi penyaluran bibit/benih hibrida dan melestarikan benih local. Kedua, pemerintah harus memberikan kebebasan kepada perempuan petani untuk membeli pupuk dengan atau tanpa harus terlibat dalam kelompok tani. Ketiga, pemerintah harus menentukan harga hasil produksi pertanian yang tidak merugikan perempuan petani. Dan keempat, pemerintah harus melibatkan perempuan dalam setiap penyusunan program maupun kebijakan yang dilakukan.

Baca Juga  Ricuh, Rekapitulasi Suara di PPK Rhee

Kepala Dinas Pangan Sumbawa, Ir. H. Sirajuddin mengaku sangat mendukung apa yang menjadi harapan SPS. Masalah ini sudah pernah disampaikan langsung kepada pihaknya, dan sebaliknya pihaknya beberapa kali menyambangi mereka. Untuk diketahui, masalah pupuk dan bibit itu bukan ranahnya. Pihaknya hanya mengawasi sebatas pekarangan saja. Ia sudah menantang SPS untuk pengembangan pekarangan dengan system Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Pihaknya menyiapkan dan memberikan bibit terutama sayur mayor dan polybag guna mendukung peningkatan pangan lokal. “Kami siap membantu yang sesuai dengan kewenangan kami,” ujarnya. (JEN/SR)

dukacita dukacita bankntb