KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS DIKPORA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SUMBAWA BARAT, SR (08/10/2017)
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyerahkan hasil analisis Roadmap Standar Playanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Penyerahaan ini dilakukan pada Sosialisasi Hasil Analisis Roadmap SPM Dikdas KSB, belum lama ini. Sosialisasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, Plt Kadispora KSB Drs. Tajuddin M.Si, serta Kepala UPTD Dikpora KSB, seluruh kepala SD dan SMP. Dari Kementerian diwakili Kepala Sub Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Dra. Nurma Dewi Saleh M.Ed.
Plt. Kadis Dikpora KSB, Drs. Tajuddin M.Si menyampaikan, penyerahan hasil analisis yang dilaksanakan secara sederhana ini sebagai upaya untuk memajukan dunia pendidikan khususnya di KSB. Selain secara subtansial tetap berlangsungnya proses belajar mengajar di dalam ruang kelas dan tempat lainnya.
Program SPM Dikdas ini telah mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Sebelumnya Tahun 2014 lalu mencapai 57 persen meningkat menjadi 78,21 persen pada 2016. Program Seperti ini sangat penting dan dibutuhkan serta sangat berarti bagi KSB dalam membangun pendidikan, dimana jumlah SD/MI berjumlah 105 unit dan SMP/MTs 55 unit. “Jika semua pihak berada di garis yang sama dengan satu semangat dalam upaya membangun pendidikan di KSB yakni ikhlas, jujur dan sungguh sungguh (IJS), saya rasa tidak sulit membangun pendidikan di KSB termasuk untuk bersaing dengan siswa siswi di belahan lainnya di Indonesia,” ungkapnya.
Sementara Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST mengatakan, Pemda KSB sangat serius membangun pendidikan yang dibuktikan dengan memberikan porsi anggaran terbesar untuk Dikpora. Anggaran ini untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan belajar mengajar, tunjangan guru dan elemen lainnya. Untuk pemenuhan SPM Dikdas ini Wabup mengaku pihaknya berani mengambil resiko dengan mengambil alih 288 orang tenaga PTT yang seharusnya menjadi tanggungan dan kewajiban provinsi menyusul adanya pelimpahan dari kabupaten ke propinsi. Pengambil-alihan ini karena masalah kemanusiaan, terlebih lagi PTT itu telah berjasa dalam mengembangkan pendidikan sehingga di-SK-kan kembali sebagai tenaga PTT Kabupaten untuk disebar sesuai kebutuhan sekolah di KSB. “Dengan begitu kami tidak kekurangan tenaga pendidik,” ucap Wabup low profil ini.
Lebih jauh dikatakan Wabup Fud Syaifuddin, bahwa pemerintah daerah terus berupaya memenuhi indikator dari SPM, mulai dari sarana prasarana. Hampir semua sekolah mendapat program untuk pemenuhan SPM dalam bidang fisik, peningkatan kualitas tenaga pendidik, tata kelola pendidikan hingga proses belajar mengajar. Upaya pemerataan penempatan guru agar sekolah-sekolah mendapatkan tenaga pendidikan yang handal pun dilakukan guna pemerataan proses belajar mengajar. ‘’Beberapa sarana dan prasarana yang tahun ini belum disentuh, insya Allah akan dianggarkan tahun depan. Kalau tahun sebelumnya SPM kita hanya sampai 70% saya yakin tahun ini bisa sampai 90%. Kita terus berbenah untuk kesejahteraan masyarakat termasuk di sektor pendidikan,” imbuhnya.
Kasubag Hukum, Tata Laksana dan Kerjasama Dirjen Dikdas Kemendikbud, Dra Nurma Dewi Saleh, M.Ed dalam sambutannya menjelaskan, di NTB hanya ada dua sekolah internasional yakni di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). SPM bukanlah akhir dan terhenti sampai di sini. Jika telah terpenuhi pada 2018 mendatang, harus terus dipacu untuk mencapai hasil ideal yakni standar nasional. “Saya sangat mengapresiasi capaian ini, keberhasilan ini adalah keberhasilan semua pihak di Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendukung pemenuhan SPM Dikdas, teruslah berbuat untuk bangsa termasuk generasi penerus bangsa. Sebab baiknya bangsa masa mendatang tergantung baiknya siswa siswi kita saat ini. Mari terus berinovasi membangun Indonesia lewat pendidikan,” cetusnya. (HEN/SR)
