SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, SR (27/09/2017)
Krisis air bersih yang melanda masyarakat Pulau Bungin Kecamatan Alas, mendapat perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, komisi setempat mengundang berbagai pihak untuk menggelar hearing, Rabu (27/9) tadi. Hearing yang dipimpin Sekretaris Komisi II, Muhammad Yamin SE M.Si, didampingi para anggota di antaranya Berlian Rayes S.Ag M.Si, Hamzah Abdullah, Salamuddin Maula dan Yasin Musamma SAP ini, dihadiri Kasat Sabhara Polres Sumbawa IPTU Mathias WAL, Direktur PDAM Hasanuddin SE, perwakilan dari Bagian Ekonomi Sekda Sumbawa, Niniek Lidiyawati dan Dahlia Baso M Amin serta Tim Ahli Komisi Abdullah Makruf Rahmat SP. Selain itu 20 orang perwakilan masyarakat Pulau Bungin.
Hairman—selaku BPD Desa Pulau Bungin menyampaikan fakta lapangan yang terjadi. Sebagiasn masyarakatnya kesulitan mendapatkan air bersih karena ulah sebagian oknum warga yang mengambil air di mulut keran dengan pompa penyedot. Selanjutnya air tersebut dijual sehingga warga lain tidak kebagian. “Kami sangat mengharapkan wakil rakyat di DPRD ini menjembatani keluhan dan kesulitan warga kami,” ujarnya.
Ia mengaku sudah pernah mendatangi PDAM Cabang Alas untuk menyampaikan persoalan itu. Oleh PDAM mereka diberikan penjelasan teknis yang samasekali tidak dimengerti warga. Pihaknya hanya menginginkan ada inovasi dari PDAM agar Pipa jaringan PDAM kuat dan tidak patah. Ada beberapa harapan masyarakat Pulau Bungin, yaitu masalah air adalah kebutuhan pokok, dan telah diusulkan melalui musrembang desa sampai kecamatan. Masyarakat juga menginginkan air terdistribusi secara lancar dan merata. Yang terjadi selama ini, air lancar pada malam hari, sedangkan siang hari sangat sedikit bahkan warga tidak mendapatkan air. Selanjutnya, meminta PDAM untuk memberikan pelayanan maksimal. Dan adanya transparansi harga pemasangan meteran air baru.
Menanggapi hal itu, Direktur PDAM, Hasanuddin menyampaikan terima kasih kepada warga atas informasi tersebut. Pihaknya segera menurunkan tim untuk mengecek permasalahan tersebut. Jika di lapangan ditemukan adanya pelanggaran, akan diberikan sanksi. “Segera kami turun, hasilnya nanti akan kami laporkan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan DPRD,” janjinya.
Mengenai tuntutan warga, Hasanuddin menyatakan bahwa PDAM adalah perusahaan yang melaksanakan hasil pekerjaan pemerintah. Pekerjaan pembangunan perpipaan dilaksanakan oleh instansi teknis dari pemerintah daerah. “Kami menindaklanjuti hasil pekerjaan mereka dengan pengelolaan air. Kami juga membantu dalam mengatasi adanya bencana dan kekeringan di wilayah Kabupaten Sumbawa,” imbuhnya.
Terkait dengan biaya pemasangan pelanggan, Hasanuddin mengaku telah ditetapkan dalam Perda yakni sebesar Rp 1.600.000 per titik kran. Kalaupun ada penambahan, itu karena ada jarak yang selisihnya jauh dari jaringan tersier. Meski demikian pihaknya tidak segan memberikan sanksi bagi petugas nakal yang semena-mena dalam penarikan biaya. “Kami juga siap menindaklanjuti permasalahan ini,” timpal Niniek Lidyawati dari Bagian Ekonomi.
Sementara Anggota Komisi II Hamzah Abdullah mengaku sangat merasakan kesulitan masyarakat Pulau Bungin untuk mendapatkan distribusi air bersih dari PDAM. Sebab dia juga merasakannya, dan sampai pagi ini air PDAM wilayah di Labuhan Badas macet. “Air PDAM macet, mau beli air penjualnya terlambat datang, akhirnya saya numpang mandi di rumah keluarga,” aku politisi Gerindra ini, seraya meminta agar permasalahan itu mendapat perhatian serius. Keluhan pelanggan mestinya disikapi dengan cepat termasuk kasus pelanggan yang ada di Labuhan Badas.
Yasin Musamma anggota DPRD dari Fraksi Demokrat juga memberikan saran kepada Direktur PDAM untuk dapat mengevaluasi kinerja seluruh karyawannya hingga ke cabang. Sementara Berlian Rayes anggota Komisi II dari Fraksi Golkar mengapresiasi warga masayarakat yang telah datang dengan etika dan adab serta tepat sasaran dalam menyampaikan aspirasinya. Pihaknya memfasilitasi para pihak ini agar ada solusi dalam mengatasi permasalahan ini.
Salamuddin Maula dari anggota Komisi dari Fraksi PKS menyarankan Direktur PDAM untuk men menyediakan media informasi yang menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan keluhan atas kinerja PDAM. Media ini sangat efektif bagi peningkatan layanan PDAM ke depan.
IPTU Mathias, Kasat Sabhara Polres Sumbawa mengaku belum lama ini jajarannya turun ke Pulau Bungin untuk mendistribusikan air bersih bagi masyarakat. Kepada warga pihaknya sempat menanyakan distribusi air dari PDAM. Sebagian warga mengaku lancar dan sebagian lainnya macet. Karenanya Mathias menyarankan perlu dilakukan peremajaan pipa agar air terdistribusi dengan lancar. “Kami minta Direktur PDAM menindaklanjuti masalah ini, jangan sampai masyarakat kembali kesulitan mendapatkan air bersih,” pungkas M Yamin Sekretaris Komisi II yang juga politisi Hanura sekaligus menutup pertemuan tersebut. (JEN/SR)
