Gubernur NTB Minta Peredaran Tramadol Ditarik

oleh -3 views

MATARAM, SR (28/09/2017)

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan tramadol mendapat perhatian serius Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrabnya sangat khawatir dengan peredaran tramadol yang sangat massif di kalangan anak muda. Jika tidak segara dieleminir, tidak menutup kemungkinan dapat menyebar hingga ke pondok-pondok pesantren. Karena itu, Gubernur dua periode ini meminta BPOM NTB untuk menarik peredaran pil Tramadol di NTB. Gubernur Ahli Tafsir tersebut juga meminta BPOM untuk mengirim surat kepada BPOM RI agar memberikan usulan terkait ditariknya peredaran Tramadol di masyarakat. “Satu-satunya cara untuk mengurangi penyalahgunaan Tramadol di NTB adalah menarik peredarannya,” tegas Gubernur saat menerima Kepala BPOM Prov. NTB, Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, Apt., MH, di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (28/9).

Sebelumnya Kepala BPOM NTB didampingi Kepala Bakesbangpoldagri NTB, H. Lalu Syafii, menghadap Gubernur TGB dalam rangka melaporkan peredaran obat-obat terlarang di NTB, termasuk hasil pemantauannya terhadap pil Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC) yang sangat meresahkan masyarakat di sejumlah daerah di tanah air.

Terkait dengan tablet PCC tersebut, Ia melaporkan hingga saat ini NTB masih aman dari peredaran gelap PCC. “Kami melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Dinkes untuk mengetahui peredaran pil PCC di NTB. Dan hasilnya aman, bahwa pil PCC belum ditemukan di NTB, baik di sarana resmi seperti apotek dan perusahaan besar farmasi maupun sarana ilegal/tidak resmi lainnya,” jelasnya.

Baca Juga  RSUD Asy-syifa Ditetapkan Menjadi Rujukan Pasien COVID

Ia juga menjelaskan Pil PCC berbahaya karena ada kandungan carisoprodol. Dahulu carisoprodol digunakan untuk mengobati penyakit rematik, karena fungsinya untuk relaksan otot (mengurangi rasa sakit di otot). Namun, karena banyak disalahgunakan, tahun 2013 BPOM RI menarik peredaran carisoprodol di Indonesia. “Mekanisme kerja pil PCC jika dikonsumsi secara berlebihan (di atas 5 tablet) dan dicampur dengan minuman beralkohol atau soda efeknya sama dengan mengkonsumsi opium. Dan nantinya akan menyebabkan ketergantungan,” tuturnya.

Terkait dengan peredaran Tramadol di NTB, Kepala BPOM melaporkan pihaknya melakukan audit secara komprehensif di sarana pelayanan dan jalur distribusi, seperti di apotek, Perusahaan Besar Farmasi (PBF), puskesmas agar peredarannya tidak sampai bocor. Tramadol ada yang memiliki ijin edar dan ada yang tidak memiliki ijin edar (ilegal). “Untuk Tramadol yang memiliki ijin edar seperti di apotek-apotek dan pusat pelayanan kesehatan, BPOM melakukan pengawasan ketat,” katanya.

Pengawasan dilakukan dengan meminta laporan secara berkala dari apotek-apotek, PBF-PBF, dan puskesmas-puskesmas terkait jumlah tramadol yang masuk dan keluar. “BPOM NTB akan melakukan kajian terkait dengan penyalahgunaan pil Tramadol. Jika tingkat penyalahgunaannya tinggi, maka Tramadol bisa ditarik dari peredaran seperti carisoprodol,” tutup Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih. (JER/SR)

dukacita dukacita bankntb