Bupati Sumbawa: Masalah TKI Harus Diselesaikan Secara Terintegrasi

oleh -26 views

SUMBAWA BESAR, SR (28/09/2017)

Bupati Sumbawa, HM. Husni Djibri, B.Sc mengaku bangga dengan para TKI yang disebutnya sebagai pahlawan devisa. Sebutan ini sangat pantas karena para penyumbang devisa terbesar. Untuk Kabupaten Sumbawa, pengiriman (remittance) TKI sepanjang Tahun 2017 ini (Januari—Juli) berdasarkan data Bank Indonesia, mencapai Rp 58,8 Milyar, itupun belum termasuk yang dibawa sendiri oleh TKI bersangkutan. “Kita pantas berbangga hati karena pahlawan devisa ini telah berkonstribusi bagi negara dan daerah ini,” kata Bupati Husni Djibril saat membuka secara resmi kegiatan Penyelesaian Masalah CTKI/TKI Secara Terintegrasi yang diselenggarakan di Samawa Transit Hotel, Kamis (28/9). Hadir dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Perlindungan Kementerian Tenaga Kerja, Teguh Hendro Cahyono, Direktur Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI Brigjendpol Nurwidianto, Kepala BP3TKI Mataram, Kepala Pusat bantuan Hukum BPHN, Kadisnakertrans NTB dan utusan dari 5 kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.

Bupati mengakui banyak TKI khususnya di Kabupaten Sumbawa yang berhasil dan mampu merubah perekonomian keluarga. Tidak jarang yang mampu membangun rumah besar, dan memiliki usaha dari modal kerjanya selama menjadi TKI di luar negeri. Namun dari sebagian yang sukses, ada sebagian lainnya yang gagal. Mereka mendapat masalah saat bekerja di luar negeri baik tidak dibayarnya gaji oleh majikan, mendapat siksaan secara fisik maupun seksual, bahkan ada yang pulang sudah menjadi mayat. Bukan hanya saat penempatan, ketika akan berangkat mengadu nasib sebagai TKI pun sudah bermasalah. Selain keberangkatannya ilegal karena bujuk rayu oknum sponsor PPTKIS, juga terlilit utang di rentenir. Sebab untuk modal atau biaya keberangkatan, mereka terpaksa meminjam uang di rentenir.

Baca Juga  Bantu Ekonomi Sumbawa, BRI Salurkan 1,5 Triliun

Untuk itu pemerintah berkewajiban melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut mulai dari pra, saat hingga pasca penempatan. Ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga semua pihak harus bersinergi dalam menuntaskan persoalan TKI ini.

Karenanya ia menyambut positif digelarnya kegiatan Penyelesaian Masalah CTKI/TKI Secara Terintegrasi. Melalui forum ini diharapkan dapat melahirkan kesepakatan bersama agar ke depan tidak ada lagi persoalan yang menimpa pahlawan devisa ini. “Bila perlu ada kesepakatan kita menyediakan anggaran untuk pemberangkatan TKI. Kita dapat menjalin kerjasama dengan bank terbaik atau bank milik pemerintah daerah seperti Bank NTB, sehingga para CTKI/TKI tidak terjerat rentenir. Tak hanya itu pengawasan terhadap perekrutan dan pengiriman TKI juga menjadi perhatian penting. Ketika ada PPTKIS yang melanggar aturan, dapat diberikan sanksi yang tegas,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Penyelenggara, Melfin melaporkan bahwa kegiatan Penyelesaian Masalah CTKI/TKI Secara Terintegrasi ini berlangsung selama 2 hari, 28–29 September 2017. Kegiatan bertujuan untuk melakukan tukar menukar informasi aktual mengenai tantangan- kedepan dalam rangka memberikan perlindungan CTKI/TKI. Selain itu mengembangkan koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan integrasi antar instansi/lembaga terkait untuk menentukan langkah-langkah yang strategis dan sinergi dalam rangka mengoptimalkan perlindungan terhadap CTKI/TKI. Peserta yang mengikuti kegiatan itu sebanyak 30 orang berasal dari 5 kabupaten/kota di Pulau Sumbawa yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Dompu, Bima dan Kota Bima yang terdiri dari unsur dinas yang membidangi ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan tokoh masyarakat atau paralegal. (JEN/SR)

 

dukacita dukacita bankntb