Disnakertrans Sumbawa Fasilitasi PPTKIS Masuk BPJS

oleh -11 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (18/09/2017)

Menteri Tenaga Kerja RI, M Hanif Dhakiri secara resmi telah meluncurkan program jaminan social bagi TKI, 1 Agustus 2017 lalu. Artinya program itu tidak lagi menjadi tanggung jawab konsorsium bagi penyelenggaraan asuransi TKI dialihkan untuk ditangani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSK). Karenanya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa menfasilitasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin asuransi TKI mulai dari pra, saat dan pasca penempatan. Salah satunya dengan menggelar kegiatan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Aula UPTD LLK Disnakertrans Sumbawa, Senin (18/9). Puluhan PPTKIS hadir dalam kegiatan tersebut.

amdal

Kadisnakertrans Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur dalam kesempatan itu mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan sangat penting dan wajib diikuti PPTKIS untuk memberikan jaminan kepada karyawannya. Namun dari 55 PPTKIS di Kabupaten Sumbawa belum ada satupun yang mendaftar. Ini terjadi kemungkinan dua hal yaitu menghindari adanya biaya yang keluar, dan belum mengetahui prosedur pengurusan dan manfaatnya. “Inilah tujuannya sosialisasi ini agar PPTKIS paham,” kata Syafruddin Nur.

Jika telah terakomodir BPJSK, maka akan terjamin kesehatannya, social, upah dan lainnya. Ketika semua ini terjamin, dia akan bekerja dengan baik. Artinya produktifitasnya bagus sehingga kiprah perusahaan akan terus berlangsung. “Intinya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat terutama tenaga kerja,” imbuhnya.

Baca Juga  Mahasiswa Diharapkan Jadi Agen Sosialisasi Pencegahan Covid-19

Sementara Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Sumbawa, Sahdi mengakui jika kegiatan yang digelar ini merupakan program barunya terutama terkait dengan penempatan TKI di luar negeri. Sebab sejak Agustus kemarin, semua TKI yang bekerja di luar negeri dimasukkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. “Sebelumnya yang pegang ini konsorsium, kini telah diambil alih BPJS Ketenagakerjaan. Karena mulai berlaku sejak 1 Agustus 2017 dan terbilang masih baru, perlu dilakukan sosialisasi agar PPTKIS paham dan mengikutinya,” jelas Sahdi.

Dalam program ini, ungkap Sahdi, para TKI mendapat jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Ini wajib sebagaimana Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 2017. Sedangkan Program JHT (Jaminan Hari Tua) bersifat opsi. Perusahaan nanti yang menentukan apakah ikut atau tidak. “Kami akui banyak teman-teman PPTKIS yang belum paham prosedur pengurusannya, jadi kami bersama Disnakertrans menfasilitasinya,” jelas Sahdi.

Di tempat yang sama, Kabid Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa, Khaeril Anwar S.Sos meminta BPJS untuk memberikan perlakuan atau pelayanan khusus pada masa transisi (peralihan) asuransi TKI dari konsorsium ke BPJS. “Kami minta ada pelayanan untuk pra lima bulan. Karena kebanyakan kasus TKI ini terjadi pada pra penempatan atau masih berada dalam negeri (penampungan). Ada yang sakit, dan minta pulang. Ini terkafer BPJS karena yang diatur hanya dua program yaitu kecelakaan dan kematian. Harapan masalah CTKI yang sakit di penampungan dan lainnya juga ditangani BPJS untuk meringankan beban CTKI maupun PPTKIS,” terangnya.

Baca Juga  Nasib Karyawan PTAMNT Rekrutan 2018, Belum Jelas

Terkait dengan keikutsertaan PPTKIS dalam BPJS Ketenagakerjaan, Khaeril menegaskan adalah kewajiban. Suka tidak suka, PPTKIS harus mendaftarkan CTKI atau TKI-nya karena ini amanat aturan pemerintah. Diambil-alihnya penanganan asuransi TKI oleh BPJS dari konsorsium, ungkapnya, sebagai bentuk komitmen yang sangat tinggi dalam menghadirkan kembali negara untuk memberikan perlindungan kepada TKI. Banyak manfaat tentang peralihan ini. Dengan BPJS, TKI memiliki kepastian mendapat asuransi jika mengalami kecelakaan kerja atau hal lain. Sebab BPJS milik pemerintah. Selain itu terjamin dan mendapat kemudahan dalam pengurusannya. Manfaat lainnya, mendapat santunan kecelakaan kerja dan kematian, serta jaminan hari tua dan pensiun. “Komitmen Pemerintah tidak hanya untuk melindungi hak-hak para pekerja migran, tapi juga anggota keluarganya,” demikian Khaeril. (JEN/SR)

 

iklan bapenda