Pemda Sumbawa Komit Tuntaskan Permasalahan Daerah

oleh -5 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (12/09/2017)

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan pemerataan sarana prasarana dan tenaga pendidik, sebagai upaya mewujudkan pelayanan dasar bidang pendidikan secara ideal. Kondisi ideal tersebut dapat dicapai melalui upaya pembangunan sarana prasarana pendidikan, distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata sesuai dengan proporsi yang tergambar melalui indikator perkembangan pendidikan pada masing-masing wilayah. Kemudian pemerintah daerah menyambut baik harapan untuk memperhatikan kesejahteraan guru ngaji, guru TPQ, imam masjid dan marbot termasuk juga kepala sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dengan mempertimbangkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun harapan agar pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi di bidang sains dan tekhnologi, disambut positif. Wabup menegaskan bahwa pemerintah tetap memberikan dukungannya dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang pemberian bantuan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

amdal

Terhadap masalah cagar budaya, pemerintah daerah telah menegaskan dalam perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah inventarisasi dan pendaftaran situs-situs cagar budaya, sebagaimana amanat undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selanjutnya antisipasi dampak pelebaran Jalan Garuda termasuk keberadaan SDN Lempeh, pemerintah daerah akan memperhatikan dampak tersebut sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Untuk peningkatan kesejahteraan terkait kinerja tenaga kesehatan di Kabupaten Sumbawa, Pemda menyambutnya secara positif. Upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan akan sejalan dengan pencapaian target akreditasi RSUD dan seluruh puskesmas. Mengenai kekurangan dokter, pemerintah daerah tetap berusaha secara optimal dengan mengusulkan formasi pengangkatan dokter ke pemerintah pusat yang memiliki kewenangan. Disamping itu, telah dilakukan analisa kebutuhan pegawai untuk mengetahui secara pasti jumlah kekurangan yang menjadi dasar untuk mengangkat tenaga kontrak jika kebutuhan pengangkatan PNS tenaga dokter tidak bisa dipenuhi pemerintah pusat. “Hal-hal yang bersifat temporal yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah saat ini adalah dengan menerima penugasan Program Internship dan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).

Baca Juga  Kiprah Muhjar Buat Bupati KSB Kepincut

Terhadap permasalahan banyaknya keluhan tentang pelayanan BPJS, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan BPJS terkait dengan peningkatan pelayanan, prosedur kepesertaan dan hak-hak peserta. Sehingga kedepannya permasalahan-permasalahan tersebut dapat diminimalisir. Dalam rangka meningkatkan layanan kepada penduduk miskin dalam berbagai bidang termasuk pelayanan kesehatan, pemerintah daerah sedang melaksanakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dan layanan penduduk miskin. Jika berdasarkan hasil pemutakhiran data terdapat penduduk miskin yang tidak tercover pelayanan Kartu Indonesia Sehat, maka pemerintah daerah akan menyediakan alokasi anggaran untuk membayar premi BPJS nya.

Tanggapan terhadap semua permasalahan ini merupakan jawaban Bupati Sumbawa terhadap Pemandangan Umum sejumlah Fraksi di DPRD Sumbawa pada sidang paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Sumbawa terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017, belum lama ini. (JEN/SR)

iklan bapenda