FBK Anggap Mustahil Kemiskinan di Sumbawa Turun Drastis

oleh -0 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (09/09/2017)

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mencatat sejumlah prestasi atas kinerjanya. Meski berjalan lebih kurang satu setengah tahun namun telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 6,43 % menjadi 6,86 %, menurunkan tingkat inflasi dari 4,11 % menjadi 3,11 %, menurunkan tingkat kemiskinan dari 16,12 % menjadi 3,11 % dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 4,20 % menjadi 4,01 %. Data ini mendapat apresiasi dari beberapa fraksi, tapi sebagian lainnya meragukannya terutama tingkat kemiskinan yang menurun secara drastis dalam setahun ini.

amdal

Salah satu fraksi yang meragukannya adalah Fraksi Bintang Keadilan (FBK) DPRD Sumbawa. Melalui jubirnya, Khaeruddin SE saat menyampaikan pandangan fraksi pada Rapat Paripurna DPRD terkait Raperda APBD-P 2017 belum lama ini, menyatakan sangat mustahil angka kemiskinan bisa turun drastic dari 16,12 persen menjadi 3,11 persen. Sebab menurut FBK, program-progra penanggulangan kemiskinan hanya sebagian kecil yang dilaksanakan.

Menurut data Badan Pusat Statistik NTB Tahun 2016, ungkap Khaeruddin, Kabupaten Sumbawa berada pada posisi 5 tertinggi yaitu sebesar 16,73 persen atau 73.520 orang dari 10 kabupaten/kota. Saat itu Fraksi Bintang Keadilan meminta kepada pemerintah daerah agar program pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa menjadi prioritas, sesuai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021. Target penurunan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 66.501 jiwa pada tahun 2021.

Baca Juga  Demokrat Tolak Pengadaan Mobil Fraksi dan Mobil Camat

Fraksi Bintang Keadilan juga meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan pemetaan dengan masing-masing kategori antara lain, level sangat miskin sekali, sangat miskin, dan hampir miskin. Bagi yang tergolong kategori sangat miskin sekali, diperlukan program yang bersifat perlindungan, semisal bedah rumah, bantuan miskin untuk kesehatan, dan pendidikan. Kemudian untuk kategori sangat miskin melalui program perlindungan seperti bantuan sosial (Bansos). Sedangkan, kategori hampir miskin bisa dengan memberikan stimulan. Karena kategori ini sesungguhnya memiliki kekuatan, hanya membutuhkan dukungan dari pemerintah. Sedangkan pemetaan berdasarkan klaster lokasi, meliputi area masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan, pesisir pantai, petani di perdesaan, dan kaum miskin perkotaan. Program setiap klaster tentu tidak bisa diseragamkan. Misalnya, bantuan perekonomian seperti usaha mikro, dukungan permodalan, untuk masyarakat miskin di perkotaan, bantuan teknologi pasca panen, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, permodalan dan sarana prasarana perikanan untuk kawasan pesisir. Selain itu pola kemitraan pemanfaatan kawasan hutan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. “Apakah program-program penanggulangan kemiskinan ini sudah dilaksanakan secara maksimal ? karena yang kami tahu hanya sebagian kecil yang sudah dilaksanakan. Jadi kami meminta penjelasan kepada pemerintah daerah tentang penurunan tingkat kemiskinan daerah dari 16,12 persen menjadi 3,11 persen ini,” pungkasnya. (JEN/SR)

 

iklan bapenda