Hanura Minta Motto “Sumbawa Hebat dan Bermartabat’ Dibuktikan

oleh -4 views
bankntb

PARLEMENTARIA, KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (08/09/2017)

Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Sumbawa memahami kegelisahan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun 2017 ini. Fraksi Hanura juga memahami dengan jelas bahwa dampak dari berkurangnya alokasi dana perimbangan ini sangatlah berpengaruh besar terhadap postur anggaran perubahan tahun 2017 ini. Seperti diketahui bahwa pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pelaksanaan APBD tahun 2017 ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali dihadapkan dengan berkurangnya alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini juga berdampak pada turunnya target pendapatan daerah dari dana perimbangan sebesar 1,77% dari target yang ditetapkan. “Namun demikian Fraksi Hanura tetap mendorong pemerintah daerah untuk dapat bekerja maksimal,” kata Junaidi—Jubir Fraksi Hanura saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Hanura terhadap penjelasan Bupati Sumbawa pada Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017, belum lama ini.

Hanura berharap berkurangnya alokasi dana perimbangan tidak membuat roda pemerintahan di Kabupaten Sumbawa menjadi goyah. Pemerintah daerah harus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemotongan dana tersebut tidak akan berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik di Tana Samawa. Saat inilah kesempatan Pemerintahan Husni-Mo membuktikan motto “Sumbawa Hebat dan Bermartabat” itu tidak hanya sekedar slogan.

Baca Juga  Bappeda Sumbawa Sosialisasi Ketentuan Cukai dan Alokasi DBHCHT 9,3 Milyar

Di bagian lain Fraksi Hanura menyatakan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah sebesar 78,89 % dari target yang ditetapkan menjadi salah satu indikator kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah. Tapi lebih dari itu menunjukan bahwa pemerintah daerah sudah berupaya maksimal menyandingkan sumber daya manusia dan sumber daya alam guna pencapaian peningkatan pendapatan tersebut. Fraksi Hanura yakin peningkatan pendapatan asli daerah tersebut akan terus mampu dicapai oleh pemerintah daerah pada tahun mendatang. Untuk itu, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan guna menyukseskan program-program pemerintah daerah, demi kesejahteraan Tau dan Tana Samawa.

Dalam pandangannya Fraksi Hanura menyoroti belanja bantuan sosial yang dalam Ranperda ini meningkat sebesar 128,68%. Khususnya belanja bantuan sosial kepada pasien tidak mampu dalam proses pengurusan Kartu BPJS Kesehatan sebesar Rp 2 milyar rupiah, Fraksi Hanura mengingatkan pemerintah daerah untuk menekan BPJS untuk tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kita tidak bisa menutup mata dan telinga hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan BPJS, baik ketika pengurusan kartu maupun ketika memanfaatkan kartu. Masyarakat kerapkali dipaksa dengan prosedur yang bertele-tele, dengan dokumen yang setumpuk yang kadang lebih mahal biaya fotocopynya dibandingkan dengan iuran BPJS yang harus dibayar setiap bulannya,” pungkasnya. (JEN/SR)

iklan bapenda