TP4D: Jika Mutasi Digelar, Jangan Dulu Sentuh PPK  

oleh -10 views
TP4D Kejari Sumbawa evaluasi pengerjaan proyek pembangunan kantor Arpusda dan Inspektorat
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (07/09/2017)

Isu mutasi kian menggelinding. Sejumlah aparatur mulai siap-siap dan harap-harap cemas (H2C). Biasanya mutasi dilakukan mendadak dan terjadi pro kontra. Bahkan dalam mutasi ini cenderung tim sukses lebih dominan daripada Baperjakat. Akibatnya orang yang ditempatkan atas dasar kepentingan, bukan karena kompetensi. Celakanya lagi biasanya pejabat di sejumlah dinas yang juga menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan ikut dalam gerbong mutasi. Akibatnya pekerjaan fisik terbengkalai, lambat, bahkan bermasalah. Hal inilah yang dikhawatirkan Tim Pengamanan Pengawal Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Sumbawa.

Kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa, Kamis (7/9) Ketua TP4D, Erwin Indrapraja SH MH berharap Bupati Sumbawa agar tidak melakukan mutasi PPK sejumlah proyek dalam waktu dekat ini. Hal ini mengingat batas waktu pengerjaan proyek kian mepet. “Dari hasil evaluasi TP4D terhadap sejumlah proyek, ada PPK yang pekerjaannya belum selesai namun dimutasi. Karena itu, kami harap Bupati agar khusus PPK untuk sementara jangan dimutasi dulu. Setelah pekerjaannya selesai barulah dimutasi. Saat ini akhir tahun. Ketika PPK dipindah, maka pekerjaannya akan terbengkalai sehingga proyeknya bermasalah,” ungkap Erwin yang juga Kasi Intel Kejari Sumbawa.

Ketua TP4D yang juga Kasi Intel Kejaksaan Erwin Indrapraja SH MH

Masalah ini sebenarnya sudah pernah disampaikan kepada Sekda Sumbawa sebagai Ketua Baperjakat. Sebab sebelumnya ada PPK yang proyeknya masih dilaksanakan apalagi waktu pengerjaannya sudah mepet, tiba-tiba dimutasi. Misalnya PPK pembangunan Kantor Inspektorat. Akhirnya kini menjadi masalah, di saat waktunya kian mepet dan tinggal beberapa hari lagi, persentase pengerjaan fisiknya masih 60 persen. Menurut Erwin, tidak mungkin pejabat baru bisa menyelesaikan pekerjaan jika waktunya mepet. Sementara pejabat lama sudah bekerja di tempat yang baru dan tidak mungkin mengurusi pekerjaannya di tempat yang lama.

Baca Juga  Larang Pacaran, Pacar Adik Dibacok

Mutasi memang hak preogatif bupati. Namun Erwin meminta sebaiknya mutasi terhadap PPK juga memikirkan dampak pembangunan di Sumbawa. Paling tidak, setelah pekerjaannya selesai barulah PPK tersebut dimutasi. “Jangan sampai mutasi dilakukan saat PPK di tengah-tengah pekerjaannya karena ini bisa menjadi persoalan hukum baru lagi. Kami tidak berniat mengintervensi bupati dalam persoalan mutasi. Kami juga tidak memiliki kepentingan pribadi dengan PPK. Kami hanya mementingkan kemajuan pembangunan Sumbawa ke depan,” pungkasnya. (JEN/SR)

iklan bapenda