Proyek Jetty Muara Sungai Semonte Utan Sedang Diawasi Jaksa

oleh -26 views
Proyek Jetty Muara Sungai Samonte Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa (foto: Ardian Jose Samsa)
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (07/09/2017)

Proyek Jetty Muara Sungai Samonte Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang tengah dikerjakan BWS Nusa Tenggara I melalui PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera, mendapat sorotan berbagai pihak. Secara kasat mata hasil pengerjaan proyek APBN Tahun 2017 ini dianggap tidak sebanding dengan nilai anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 7,1 Miliyar. Bahkan sejumlah LSM dan kelompok masyarakat terutama di sekitar proyek selaku penerima manfaat berencana melakukan gerakan menggugat. Hal ini dilakukan agar uang rakyat yang dikelola negara untuk pembangunan tidak sia-sia untuk hal yang tidak memberikan manfaat jangka panjang.

Seperti Ardian Jose Samsa—salah seorang netizen mempertanyakan hasil pengerjaan proyek yang berlokasi di Tana Kelahiran Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc dan Wakil Ketua DPR RI, H Fahri Hamzah SE ini. Ia mensinyalir itu proyek mainan dengan untung bukan main. Dengan kondisi tersebut Ardian menilai wajar jika ada persepsi yang menyebutkan dan mempertanyakan proses perencanaannya, apakah proyek pembangunan tersebut pematang tambak atau pengaman pantai. Ardian juga mempertanyakan integritas PPK termasuk Kepala BWS Nusa Tenggara I terkait proses monitoring dan evaluasi fisik proyek. Sebab Ardian mengkhawatirkan proyek bernilai miliaran ini memberikan manfaat yang sesaat. “Harus ada gerakan dari Utan mengawasi dan menggugat proyek pembangunan Jetty Dana APBN 2017 jika terjadi penyimpangan,” tulisnya.

Papan nama Proyek Jetty Muara Sungai Samonte Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa (foto: Ardian Jose Samsa)

Postingan Ardian Jose Samsa melalui akun miliknya di Facebook ini mendapat banyak tanggapan. Sebagaimana yang diungkapkan Hamzah Gempur Eksis–Ketua LSM Gempur yang menduga Proyek Pembangunan Jetty ini sarat konspirasi para pihak. Jika pelaksanaan proyek ini sudah selesai pihaknya akan meminta pertanggungjawaban konstruksinya apakah telah sesuai dengan metode pelaksanaannya yang tertera dalam dokumen kontrak. Demikian dengan Opet Bujik—Ketua LSM Forkots merasa pesimis aparat penegak hukum dapat menggiring para pihak terkait ini ke Hotel Prodeo (penjara). Sementara Muiz Hamzah—tokoh masyarakat Kecamatan Utan meminta para pegiat LSM yang kritis dan pihak yang paham tentang konstruksi untuk turun ke lapangan tanpa harus menunggu pekerjaan proyek beres. Sebab yang harus menjadi obyek pengawasan adalah material yang digunakan dan konstruksi yang sudah dikerjakan apakah sudah sesuai dengan RAB. Ada juga netizen lainnya yang mendukung langkah dan gerakan LSM dan masyarakat ini. Namun mereka berharap gerakan itu tidak terkontaminasi yang ujung-ujungnya duit. Suryo Daeng Ngewa–Staf Ahli Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah ikut angkat bicara. Menanggapi postingan Ardian Jose Samsa, Suryo meminta untuk membandingkan dokumen kontrak dengan hasil pekerjaan. Selain itu dia berharap proyek ini menjadi perhatian masyarakat agar terlibat aktif mengawasi setiap rupiah penggunaan dana APBN dan setiap tahap proses pembangunannya.

Baca Juga  Masuk Rumah Orang Tanpa Ijin, Babak Belur Dihajar Massa

Kajari Sumbawa, Paryono SH MH yang dikonfirmasi SAMAWAREA, Rabu (6/9) kemarin, mengatakan bahwa Proyek Jetty Muara Sungai Samonte Kecamatan Utan ini masih dalam pengerjaan sehingga belum dapat disimpulkan adanya penyimpangan. Meski demikian sejak munculnya reaksi masyarakat terhadap proyek ini, ungkap Kajari, pihaknya terus melakukan pemantauan. Ia mengaku TP4D Sumbawa—tim bentukan kejaksaan belum bertindak banyak, karena BWS NTB telah meminta pendampingan TP4D Provinsi NTB (Kejati) dengan tujuan agar proyek tersebut dapat dilaksanakan sesuai aturan dan spesifikasi tekhnis. “Dengan adanya masukan dari masyarakat ini, kami akan sampaikan ke TP4D Propinsi agar turun ke lapangan untuk melihat secara langsung proses pengerjaan proyek itu. Kami di sini terus memantau,” ucapnya.

Jika dari evaluasi lapangan ada yang kurang dan masih belum memenuhi spesifikasi, Kajari Paryono menyarankan TP4D NTB memanggil para pihak terkait seperti PPK, konsultan perencaanaan, konsultan pengawas dan kontraktor sebagaimana yang sudah dilakukan TP4D Sumbawa terhadap proyek pembangunan lainnya di Kabupaten Sumbawa. (JEN/SR)

iklan bapenda