Bupati dan Ketua PPP Bantah Pernyataan Ketua Demokrat

oleh -0 views
Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (01/09/2017)

Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc membantah pernyataan Ketua Partai Demokrat Syamsul Fikri S.Ag M.Si bahwa ketidakhadiran sebagian besar anggota DPRD Sumbawa pada Rapat Paripurna 29 Agustus kemarin, karena berupaya mengintervensi Bupati terkait mutasi aparatur sipil negara (ASN). Menurut Bupati yang dicegat SAMAWAREA di Lobi Kantor Bupati, Kamis (31/9) kemarin, tidak benar apa yang diungkapkan Syamsul Fikri. “Memang ada aspirasi mereka, tapi bukan terkait mutasi. Mutasi itu kan kewenangan dan hak prerogative bupati, tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Jadi anggota DPRD sudah sangat paham tentang itu,” ujar Bupati.

Kendati demikian, anggota DPRD hanya memberikan masukan agar ASN yang melaksanakan semua kegiatan atau program pembangunan di sejumlah instansi harus yang berintegritas baik. “Hanya itu yang mereka harapkan. Dan saya sudah janjikan ke mereka. Saya juga minta masukan mana bentuk yang tidak berintegritas menurut mereka. Saya rasa masukan ini sangat wajar dan patut dihargai,” kata Bupati.

Sementara Ketua PPP Sumbawa, Rusli Manawari juga menilai pernyataan Syamsul Fikri keliru. Ketidakhadiran sebagian anggota DPRD pada sidang paripurna bukan karena aspirasi mengenai mutasi tidak diakomodir bupati. “Itu pernyataan yang keliru, terlalu jauh,” ucapnya.

Anggota DPRD sangat paham bahwa mutasi tersebut kewenangan bupati. Kendatipun jika ada intervensi, Bupati tentu tidak perlu terpengaruh. “Yang jelas ketidakhadiran anggota karena sakit, keluar daerah dan bertepatan dengan tugas partai. Jadi mereka lebih memilih tidak hadiri sidang di DPRD daripada mengabaikan urusan partai, bisa-bisa mereka dipecat partai dan status anggota DPRD nya pun melayang,” tukas Rusli sedikit bercanda.

Baca Juga  Gubernur NTB Dinobatkan Sebagai Keluarga Besar Datoq Lopan

Seperti diberitakan, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syamsul Fikri AR. S.Ag M.Si menyesalkan anggota DPRD yang tidak menghadiri sidang Paripurna. Menurutnya ketidakhadiran wakil rakyat itu karena tidak terakomodirnya aspirasi mereka di antaranya terkait mutasi. Sikap anggota itu menurut Fikri, telah melampaui kewenangan karena terlalu dalam mengintervensi kebijakan eksekutif. (JEN/SR)

iklan bapenda